Pemprov NTB Evaluasi APBD Perubahan, Pemda Lombok Timur Cari Solusi Percepatan Dana Pilkades 2026

Table of Contents


RNN.com - 
LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026, terutama terkait ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan di tingkat desa. Meski anggaran telah dialokasikan melalui APBD Perubahan, pencairannya masih menunggu tahapan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan belum bisa langsung digunakan sebelum seluruh prosedur evaluasi perubahan APBD diselesaikan. Namun, pemerintah daerah memahami bahwa sejumlah kebutuhan teknis, termasuk logistik pemilihan dan alat peraga, harus segera dipersiapkan agar tahapan Pilkades tidak terganggu.

Karena itu, Pemkab Lombok Timur tengah mengupayakan langkah alternatif agar kebutuhan penyelenggaraan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Haerul Warisin saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak tingkat kabupaten, H. Muhammad Juani Taofik, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sementara itu, Juani Taofik memaparkan perkembangan penyaluran bantuan anggaran bagi panitia Pilkades di tingkat desa. Hingga 16 November, dana tersebut telah didistribusikan kepada panitia di 50 desa yang berada di tujuh kecamatan, yakni Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.

Menurutnya, proses pencairan di sejumlah wilayah lainnya juga terus berjalan. Lima kecamatan telah menyelesaikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kini memasuki tahap transfer melalui pihak bank. Adapun delapan kecamatan lainnya ditargetkan menerima pencairan paling lambat 19 November, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Juani menegaskan bahwa kendala yang terjadi bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Proses penyaluran lebih banyak dipengaruhi oleh penyelesaian dokumen administrasi serta gangguan pada aplikasi yang sempat menghambat tahapan pencairan.

Di tengah proses tersebut, panitia memastikan tahapan pengumuman hasil penjaringan bakal calon kepala desa tetap berlangsung sesuai agenda. Panitia pemilihan di tingkat desa dijadwalkan mengumumkan nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa pada 19 November 2026.

Ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pemilihan di masing-masing desa.

Dari total 157 desa yang mengikuti Pilkades serentak, pemerintah daerah memperkirakan terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang berpotensi memiliki lebih dari lima bakal calon. Kondisi tersebut memerlukan proses seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi hal itu, panitia kabupaten telah mengirimkan permohonan fasilitasi seleksi tambahan. Pemerintah daerah saat ini turut mempersiapkan dukungan yang diperlukan agar proses seleksi di desa-desa tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Pemkab Lombok Timur berharap seluruh persoalan administrasi dan pendanaan dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan Pilkades serentak 2026 tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.(win)

GJI