Pemkab Lombok Timur Kantongi Hibah Rp11,37 Miliar, Empat Infrastruktur Terdampak Bencana Segera Direkonstruksi
RNN.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Senin (16/11/2026).
Kesepakatan hibah ini menjadi langkah penting dalam upaya memulihkan infrastruktur yang selama ini mengalami kerusakan, khususnya sejumlah jembatan yang terputus akibat bencana. Kondisi tersebut telah lama menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
Bupati Haerul Warisin menjelaskan, kerusakan sejumlah jembatan di Lombok Timur sebelumnya telah dilaporkan dan didata oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, proses penanganannya sempat mengalami penundaan akibat sejumlah kejadian bencana di wilayah lain, termasuk Aceh, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Ia mengungkapkan, setelah melalui proses pengusulan dan pembahasan, dirinya mendapat undangan ke Jakarta untuk menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada awal November lalu. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan NPHD.
Berdasarkan dokumen perjanjian, hibah pemerintah pusat senilai lebih dari Rp11,37 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur. Program itu mencakup rekonstruksi Jembatan Apitaik–Teko di Kecamatan Pringgabaya dengan anggaran sekitar Rp5,3 miliar.
Selanjutnya, rekonstruksi Jembatan Ulem-Ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, dengan alokasi sekitar Rp3,7 miliar, serta Jembatan Barang Panas–Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Selain jembatan, rehabilitasi SMPN Satap 01 Montong Gading di Desa Perian, Kecamatan Sikur, juga masuk dalam program tersebut.
Haerul Warisin menegaskan, pemerintah daerah tidak akan berhenti pada proyek yang telah disetujui. Sejumlah jembatan lain yang belum memperoleh penanganan akan kembali diusulkan kepada BNPB agar bisa masuk dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya.
Usulan tersebut juga akan memperhatikan aspirasi masyarakat, termasuk masukan yang disampaikan melalui DPRD Lombok Timur.
Terkait penanganan darurat, Bupati turut menyinggung keberadaan jembatan Bailey di wilayah Perigi. Jembatan tersebut nantinya akan menjadi aset pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai solusi sementara ketika infrastruktur penghubung mengalami kerusakan, sembari menunggu pembangunan permanen dilakukan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027.
Menurutnya, penyaluran dana hibah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan fisik akan mengikuti proses penyaluran dan kesiapan anggaran tersebut.
Penandatanganan NPHD berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur dan disaksikan oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, serta Kepala Bappeda. Sebelumnya, Bupati Lombok Timur telah lebih dahulu menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Jakarta pada 5 November 2026.
Dengan adanya dukungan hibah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, sekaligus membuka kembali akses masyarakat di sejumlah wilayah yang selama ini terdampak.(red)

