Kemiskinan NTB Turun Jadi 11,17 Persen, Pemkab Lombok Timur Didorong Percepat Program Desa Berdaya
.jpeg){kind=small}
RNN.com - MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran pimpinan daerah dan para Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota. Rakor dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam arahannya, Indah menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan di NTB memperlihatkan perkembangan positif. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, persentase penduduk miskin yang pada Maret 2025 berada di angka 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu orang, berkurang menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu orang pada Maret 2026.
Penurunan sebesar 0,61 poin persentase tersebut dinilai sebagai kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena jumlah masyarakat yang masih hidup dalam kondisi miskin tetap membutuhkan perhatian dan penanganan secara serius.
Indah menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak cukup ditangani melalui kebijakan yang bersifat umum. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama masyarakat yang tinggal di perdesaan, kawasan terpencil, serta kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dan peluang ekonomi.
Mengusung tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”, rakor ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penyelarasan strategi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga dihadirkan untuk memberikan perspektif serta membahas persoalan kemiskinan berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus ialah Desa Berdaya. Wakil Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota segera meninjau desa-desa yang belum menunjukkan perkembangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Peninjauan dinilai penting mengingat waktu pelaksanaan pada tahun 2026 tersisa sekitar dua bulan. Tahun pertama implementasi Desa Berdaya juga menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga melihat manfaat yang dirasakan langsung oleh warga. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kendala di lapangan sekaligus menentukan langkah perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.
Rakor tersebut turut menghadirkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan berbagi praktik baik dan diskusi antarpeserta. Forum ini diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi serta langkah penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.(win)
