Dirut PDAM Lombok Timur Siap Terima Konsekuensi Jika Tanah Ambung Tak Terbukti Aset Daerah
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur, Sopyan Hakim, menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi apabila status kepemilikan lahan sumber mata air Ambung terbukti tidak memiliki dasar hukum yang sah sebagai aset pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah membuka dokumen dan riwayat hukum yang menjadi dasar penguasaan lahan sumber mata air Ambung.
Sopyan menegaskan, PDAM tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan bahwa lahan yang selama ini dimanfaatkan bukan merupakan aset daerah atau tidak memiliki alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan, pihaknya siap mengakui kekeliruan dan menjalani konsekuensi sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, pemanfaatan sumber mata air Ambung selama ini dilakukan untuk menunjang pelayanan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan data PDAM, sekitar 1.000 kepala keluarga telah menerima manfaat dari pasokan air yang bersumber dari kawasan tersebut.
“Kalau memang nanti terbukti tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah daerah, tentu kami akan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” ujar Sopyan.
Menurutnya, keberadaan sumber mata air Ambung memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Optimalisasi sumber tersebut juga menjadi salah satu langkah PDAM dalam mengatasi keterbatasan distribusi air bersih yang selama ini masih dikeluhkan masyarakat.
Sopyan menyebut, belum maksimalnya pemanfaatan mata air Ambung turut berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan air. Karena itu, pengelolaan sumber tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan publik, khususnya bagi warga yang bergantung pada jaringan distribusi PDAM.
Di sisi lain, PMII Lombok Timur menilai persoalan status tanah Ambung harus dijelaskan secara transparan oleh pemerintah daerah. Mahasiswa meminta dokumen kepemilikan yang menjadi dasar penetapan kawasan tersebut sebagai aset daerah diperlihatkan kepada publik.
Koordinator aksi, Ihwan Pajar, menyampaikan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil kajian yang telah dilakukan selama beberapa pekan. Ia menilai klaim penguasaan lahan oleh pemerintah daerah sejak 1991 perlu dibuktikan melalui dokumen hukum yang jelas, bukan sebatas pernyataan bahwa kawasan tersebut merupakan aset daerah.
PMII juga menyoroti adanya putusan pengadilan serta riwayat mediasi pada masa pemerintahan Sukiman-Azmy yang disebut turut melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, pihak keluarga almarhum Amaq Asmadi dikabarkan mengklaim memiliki sertifikat atas lahan yang kini menjadi lokasi sumber mata air tersebut.
Ihwan meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut. Menurutnya, kepastian status tanah harus ditentukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kami ingin pemerintah membuka secara terang dasar kepemilikan tanah tersebut. Apabila memang memiliki bukti yang sah, sampaikan kepada masyarakat agar persoalan ini tidak terus menimbulkan polemik,” tegasnya.
Persoalan lahan sumber mata air Ambung kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua hal penting, yakni kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.(red)
