Bahas Masa Depan 10.852 PPPK Paruh Waktu, Bupati Lombok Timur Konsultasi ke Kementerian PANRB
.jpeg){kind=small}
RNN.com - JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mematangkan langkah penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Upaya tersebut dilakukan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dengan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Keduanya membahas tindak lanjut kebijakan penataan PPPK Paruh Waktu sekaligus memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Haerul Warisin menjelaskan, Lombok Timur saat ini memiliki 10.852 PPPK Paruh Waktu yang berasal dari berbagai bidang pekerjaan. Mereka terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), petugas pemadam kebakaran, tenaga administrasi, hingga tenaga teknis lainnya.
Ia memastikan seluruh pegawai tersebut telah tercatat dalam basis data dan memiliki nomor induk PPPK. Karena itu, konsultasi dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme dan tahapan penataan agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Respons Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapat apresiasi dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto. Dalam pertemuan tersebut, Erwan didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara.
Erwan menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mengoordinasikan kebijakan penataan aparatur melalui pembahasan bersama Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi antarlembaga itu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keputusan strategis terkait PPPK dapat terlaksana dengan baik.
Penataan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang lebih terarah, memberikan kepastian, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, pembenahan birokrasi diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan tersebut mengacu pada Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 yang diterbitkan pada 9 November 2026. Dalam keputusan bersama pemerintah dan DPR, terdapat lima poin utama yang menjadi arah penataan aparatur.
Pertama, PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang profesi akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Kedua, PPPK Penuh Waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Ketiga, guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan Desember 2024 memperoleh perpanjangan serta peluang mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui ketentuan khusus.
Keempat, kebijakan serupa juga diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Sementara poin kelima menetapkan pelaksanaan rekrutmen CPNS pada 2026.
Proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kesiapan regulasi, validitas data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi. Selama tahapan transisi berlangsung, para PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan kewajibannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam skema penataan tersebut, sejumlah kelompok profesi juga direncanakan beralih menjadi bagian dari instansi pemerintah pusat. Tenaga guru akan ditempatkan sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Adapun tenaga kesehatan diarahkan menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, personel pemadam kebakaran dan Satpol PP direncanakan masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan tersebut akan dituangkan melalui Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.
Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap memperoleh kejelasan kebijakan sehingga proses penataan ribuan PPPK dapat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.(red)
