Tekan Angka Stunting, Lombok Timur Perkuat Kolaborasi Pentahelix dan Gerakan Orang Tua Asuh
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperluas keterlibatan berbagai pihak untuk mempercepat penurunan angka stunting. Melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat agar intervensi kepada keluarga berisiko stunting semakin optimal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan Kemitraan GENTING bersama mitra pentahelix yang dibuka Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, di Selong, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada lembaga orang tua asuh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serta pemberian penghargaan dari BKKBN pusat kepada pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Edwin menyebut forum sarasehan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, bertukar gagasan, dan merumuskan langkah bersama dalam menangani persoalan stunting. Menurutnya, berbagai upaya yang telah dijalankan menunjukkan perkembangan positif, terutama berkat kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dirilis Kominfo Provinsi NTB, prevalensi stunting di Lombok Timur pada 2025 tercatat sebesar 22,4 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 18,4 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan per Agustus 2026.
Edwin menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata keberhasilan satu instansi. Ia mencontohkan dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur yang mengalokasikan dana sekitar Rp16 miliar hingga Rp18 miliar setiap tahun bagi keluarga rawan stunting di tiga desa.
Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting di daerah tersebut turut mendapat perhatian melalui pencapaian Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra. Desa itu berhasil masuk tiga besar nominasi desa berkinerja baik tingkat nasional untuk Regional II tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Desa. Salah satu aspek penilaiannya berkaitan dengan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Meski menunjukkan kemajuan, Edwin mengingatkan bahwa persoalan stunting masih membutuhkan perhatian berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan mitra pentahelix perlu diperluas, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok rentan.
Ia juga meminta dukungan lebih besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, jumlah penduduk Lombok Timur yang terbesar di NTB serta masih adanya sekitar 15.800 kepala keluarga dalam kategori kemiskinan ekstrem membuat kebutuhan intervensi di daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Harapannya Pemerintah Provinsi dan Pusat betul-betul memberikan perhatian terhadap Lombok Timur,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, memberikan apresiasi atas pelaksanaan program GENTING di Lombok Timur. Ia menyampaikan bahwa daerah tersebut berhasil menempati peringkat pertama Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING Tahun 2026.
Yuni menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hingga para pelaksana program di tingkat lapangan.
“Kami melihat upaya seluruh stakeholder di sini, bahkan Pak Kadis-kadisnya sangat antusias untuk penurunan Stunting. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi dalam program Genting,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah bersama tim penggerak GENTING, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan, serta TPK dalam melakukan identifikasi dan verifikasi keluarga sasaran. Proses pendataan tersebut dinilai berjalan baik melalui aplikasi Sistem Informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (SIGENTING).
Untuk meningkatkan efektivitas program, Yuni menyarankan agar pemerintah daerah membentuk Tim Pengendali GENTING (TPG) secara berjenjang hingga tingkat kecamatan dan desa. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat memudahkan penghimpunan bantuan, memperkuat koordinasi, serta memastikan dukungan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan keluarga sasaran.
“Jadi nanti Pak Lurah, Pak Kades itu punya tim pengendali genting desa sebagai ujung tombaknya,” jelasnya.
Kepala DP3AKB Lombok Timur, Muksin, dalam laporannya menyampaikan bahwa koordinasi pelaksanaan GENTING bersama Dinas Kesehatan, Bappeda, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya telah berjalan dengan baik. Sinergi tersebut turut mendukung penurunan prevalensi stunting dalam periode 2025–2026 sebesar empat poin persentase berdasarkan data e-PPGBM.
Muksin menegaskan bahwa capaian yang diraih saat ini harus menjadi pijakan untuk memperkuat program ke depan. Ia berharap kerja sama lintas sektor terus terjaga sehingga Lombok Timur mampu meningkatkan kualitas penanganan stunting dan menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Nusa Tenggara Barat.
“Ini baru awal mula. Kunci sukses penurunan stunting adalah peran strategis kita bersama. Semoga kemajuan-kemajuan ini menjadi langkah awal Lotim menjadi lebih baik dari Kabupaten/kota lainnya di NTB,” tutupnya.
Sarasehan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, mitra orang tua asuh, calon orang tua asuh dari berbagai unsur pentahelix, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, pengusaha, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui penguatan kemitraan GENTING, Pemkab Lombok Timur berharap dukungan bagi keluarga berisiko stunting dapat menjangkau lebih banyak sasaran, sekaligus memperkuat upaya pencegahan sejak dini melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.(red)
