Pemkab Lombok Timur Optimistis Data Bansos dan BPJS PBI JK Diperbarui pada 2027
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap penyaluran bantuan sosial dan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada 2027 mendatang dapat mengacu pada data terbaru. Pembaruan tersebut diharapkan mampu memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan, menyusul berbagai sanggahan terhadap data yang selama ini digunakan.
Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) yang menggelar aksi di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10/2026).
Dalam dialog tersebut, Juaini menjelaskan bahwa pemerintah pusat menjanjikan pembaruan data desil paling lambat pada Desember 2026. Hasil pemutakhiran itu diharapkan menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun layanan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada tahun berikutnya.
Meski demikian, sebelum pembaruan resmi diterbitkan, pelaksanaan berbagai program bantuan masih menggunakan data desil yang tersedia saat ini. Karena itu, pemerintah daerah menunggu realisasi pembaruan tersebut agar penetapan penerima program ke depan dapat dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mutakhir.
Juaini juga mendorong mahasiswa agar ikut mengawasi proses pemutakhiran data tersebut. Keterlibatan masyarakat, termasuk kalangan akademisi, dinilai penting untuk memastikan kebijakan bantuan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan warga yang berhak menerimanya.
Selain persoalan bantuan sosial dan jaminan kesehatan, mahasiswa turut menyoroti keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal itu, Juaini menyampaikan bahwa pemanfaatan produk pertanian lokal telah berlangsung di sejumlah titik, meskipun pelaksanaannya belum merata.
Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memperoleh sejumlah kebutuhan bahan pangan melalui pasar tradisional. Bahkan, dapur MBG yang berada di luar wilayah Lombok Timur juga ikut memanfaatkan hasil pertanian dari daerah tersebut.
Pemerintah daerah, lanjutnya, turut melihat peluang keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam mendukung rantai distribusi bahan pangan bagi program tersebut. Upaya lain yang sedang didorong adalah pengembangan peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu. Juaini menyebut peternak di Lombok Timur diharapkan mulai mengembangkan usaha tersebut pada 2027.
Dalam pertemuan itu, persoalan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau juga menjadi perhatian mahasiswa. Juaini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani.
Ia berharap aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara tertulis sehingga dapat menjadi bahan penguat bagi pemerintah daerah ketika memperjuangkan kebutuhan petani kepada pemerintah pusat maupun pihak pengambil kebijakan terkait.
Dialog antara Sekda dan perwakilan BEM UGR berlangsung singkat di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur. Pertemuan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur.(red)
