Haerul Warisin Dorong TP2DD Lombok Timur Perkuat Digitalisasi untuk Tekan Kebocoran PAD
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong percepatan transformasi transaksi pemerintahan dari sistem tunai menuju pembayaran digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan hal itu saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026).
Haerul menilai capaian TP2DD Lombok Timur yang pada 2025 memperoleh predikat cukup baik harus dijadikan pijakan untuk meningkatkan kinerja. Menurutnya, perkembangan digitalisasi daerah terus berlangsung sehingga Lombok Timur tidak boleh berhenti pada capaian yang telah diraih.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan penerimaan daerah, memperluas penggunaan kanal pembayaran digital. Setiap titik pelayanan yang menerima pembayaran dari masyarakat diharapkan memiliki metode transaksi non-tunai yang mudah diakses dan digunakan.
Menurut Haerul, perluasan kanal digital bukan semata-mata untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sistem tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah karena setiap transaksi dapat tercatat secara lebih terstruktur.
Selain memperluas kanal pembayaran, Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan data transaksi. Seluruh penerimaan harus tercatat dengan baik sehingga proses pencocokan atau rekonsiliasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
Pemkab Lombok Timur juga diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Perubahan dari pembayaran tunai ke digital, kata Haerul, perlu dipahami sebagai upaya memberikan kemudahan sekaligus membangun sistem pengawasan yang lebih kuat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Haerul.
Ia menambahkan, data dari transaksi digital seharusnya tidak berhenti sebagai catatan administrasi. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan baru, mendeteksi kebocoran, hingga membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga mengakui bahwa penerapan digitalisasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan jaringan dan tingkat literasi digital masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan bekerja secara terpadu untuk mengatasi persoalan tersebut.
Di sisi lain, Bupati menegaskan TP2DD tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian indeks. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu membentuk ekosistem pembayaran daerah yang terintegrasi, sekaligus menghadirkan proses penerimaan yang lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho turut mengapresiasi capaian Lombok Timur. Berdasarkan penilaian indeks, Lombok Timur tercatat sebagai daerah dengan capaian terbaik di NTB dengan skor 98,5 persen.
Meski demikian, Ignatius melihat masih terdapat ruang perbaikan. Salah satu catatan utama berada pada aspek realisasi yang berada di kisaran 85 persen.
Untuk mendorong peningkatan tersebut, Bank Indonesia merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis data. Pemantauan perlu dilakukan secara lebih rinci, mulai dari perkembangan transaksi di setiap kanal pembayaran, masing-masing OPD, hingga jenis penerimaan.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, informasi mengenai kanal pembayaran digital perlu ditampilkan secara lebih terbuka di lokasi pelayanan, media sosial, serta berbagai kanal informasi milik pemerintah maupun pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pertemuan yang turut melibatkan akademisi dan praktisi di bidang keuangan tersebut menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi. Diskusi yang berlangsung diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas sekaligus mempercepat penerapan transaksi digital di Lombok Timur.
Dengan penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta peningkatan literasi masyarakat, Pemkab Lombok Timur menargetkan digitalisasi transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara lebih transparan dan akuntabel.(win)
