Pemkab Lotim Perkuat Akurasi Data Desil, Aktivasi IKD Digenjot untuk Percepat Pelayanan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pembenahan data kependudukan dan data penerima perlindungan sosial agar semakin akurat. Salah satu langkah yang mendapat perhatian ialah pemanfaatan mekanisme sanggahan melalui Perlinsos Digital untuk memperbaiki ketidaksesuaian data desil masyarakat.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan persoalan akurasi data menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius. Jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai lebih dari 1,47 juta jiwa disebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan maupun pemutakhiran data.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama (Rupatama) II Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa hingga puskesmas. Forum itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan informasi kependudukan sekaligus mendukung pelayanan publik yang semakin terintegrasi.
Juaini menyebut pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pembaruan data dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Ia menyampaikan, perubahan data desil dalam skala besar juga telah diproyeksikan pemerintah.
Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu memperkecil kesalahan sekaligus menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Jumlah penduduk kita besar, sehingga potensi kesalahan juga cukup besar. Karena sekarang sudah dibantu AI, mudah-mudahan proses pembaruan data desil bisa semakin akurat,” ujarnya.
Selain persoalan desil, Sekda juga menaruh perhatian besar terhadap percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya, IKD akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menilai semakin tinggi cakupan IKD, semakin sederhana pula proses pelayanan administrasi yang dapat dilakukan masyarakat. Karena itu, peningkatan aktivasi IKD tidak hanya menjadi tanggung jawab Dukcapil, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Ketika aktivasi IKD semakin luas, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih mudah dan cepat. Ini pekerjaan bersama, dan IKD menjadi salah satu pintu masuknya,” katanya.
Juaini juga mengingatkan aparatur pelayanan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kritik yang muncul di media sosial. Tingginya aktivitas digital masyarakat Lombok Timur membuat setiap persoalan pelayanan dengan cepat mendapat perhatian publik.
Ia meminta petugas tetap menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi tanpa kehilangan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Jangan mudah tersinggung dengan komentar masyarakat. Kita harus tetap kuat, karena pelayanan ini merupakan bagian dari pengabdian,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengungkapkan perkembangan aktivasi IKD di daerah tersebut menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Jika pada awal proses koordinasi capaian validasi IKD masih berada di kisaran 1,6 persen pada Desember tahun sebelumnya, kini angkanya telah mencapai 12,22 persen.
Artinya, lebih dari 120 ribu penduduk Lombok Timur telah tervalidasi dalam sistem IKD. Dukcapil memastikan proses validasi masih terus dilakukan untuk memperluas cakupan masyarakat yang telah memiliki identitas kependudukan digital.
Menurut Parihin, keberadaan IKD juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan berbasis Perlinsos Digital. Dengan identitas yang sudah terintegrasi dan tervalidasi, proses pendaftaran maupun verifikasi diharapkan menjadi lebih praktis.
Di sisi lain, kinerja pelayanan administrasi kependudukan Lombok Timur juga mencatat capaian di tingkat nasional. Dukcapil Lombok Timur berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam pelaksanaan perekaman e-KTP.
Tak hanya itu, instansi tersebut juga membawa nama Kabupaten Lombok Timur dalam penilaian tingkat nasional terkait pembangunan zona integritas pelayanan publik.
Rangkaian kegiatan sosialisasi kemudian ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah desa dan fasilitas kesehatan yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada RSIA Permata Hati, Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur, dan Desa Beriri Jarak.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjadi jembatan selama proses transformasi layanan administrasi kependudukan berlangsung, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau.(win)
