Pemkab Lombok Timur Kejar Percepatan 127 Gerai KDKMP yang Belum Dibangun
.jpeg){kind=small}
RNN.com - LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga kini masih terkendala persoalan lahan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP se-Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026). Pertemuan itu dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala desa dan lurah.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menekankan pentingnya seluruh desa dan kelurahan segera memiliki gerai KDKMP. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Ia meminta desa yang hingga kini belum memiliki lahan agar tidak menunda penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah desa didorong aktif berkomunikasi dengan masyarakat maupun pihak terkait guna menemukan lokasi yang memenuhi ketentuan pembangunan.
“Ini pekerjaan kita bersama. Jangan sampai kesempatan yang diberikan pemerintah tidak dimanfaatkan. Bangunan dan fasilitas yang dibiayai negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan dari total 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP masih berada dalam tahapan pembangunan. Sementara itu, 26 gerai lainnya telah rampung dibangun.
Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai atau sekitar separuh dari total target yang belum memulai pembangunan. Salah satu persoalan utama yang menyebabkan keterlambatan tersebut adalah belum tersedianya lahan yang sesuai, terutama lokasi yang dinilai kurang strategis.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Lombok Timur menyiapkan sejumlah alternatif. Desa dapat menggunakan tanah pecatu, melakukan tukar guling apabila lokasi tanah pecatu tidak memenuhi persyaratan strategis, memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, maupun mengusulkan penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bupati juga meminta para kepala desa dan penjabat kepala desa segera membangun komunikasi dengan masyarakat apabila lokasi yang tersedia tidak berada di kawasan yang representatif.
“Kalau lokasinya tidak strategis, jangan berhenti di persoalan itu. Cari solusi melalui komunikasi dan tukar guling sehingga pembangunan tetap bisa berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Haerul Warisin turut menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1615 Lombok Timur yang dinilai berperan dalam mendukung percepatan pembangunan, termasuk pada aspek fisik dan logistik.
Menurutnya, dukungan TNI menjadi salah satu energi penting untuk memastikan pembangunan KDKMP di daerah dapat berjalan sesuai target.
Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan di sejumlah titik bukan disebabkan proyek yang terbengkalai, melainkan karena sebagian lokasi memang belum memulai pekerjaan.
Dari perkembangan tahap kedua pembangunan, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada capaian 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik lainnya masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Selain memaparkan progres pembangunan, Dandim juga menjelaskan distribusi sarana dan prasarana bagi gerai yang telah selesai. Setiap unit KDKMP akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya truk, kendaraan pikap, kendaraan roda tiga, pendingin ruangan, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, hingga kipas angin.
Namun, distribusi perlengkapan tersebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Karena itu, seluruh fasilitas belum diterima secara bersamaan oleh setiap gerai.
“Pengiriman sarana dan prasarana dilakukan bertahap dari pusat. Jadi tidak seluruh kebutuhan diterima sekaligus,” jelas Hadiyansyah.
Ia menambahkan, sejumlah persoalan di lapangan yang sempat menghambat pembangunan juga telah berhasil diselesaikan melalui mediasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan oleh ahli waris serta penolakan masyarakat terhadap penggunaan lokasi yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga.
Dandim menyebut kedua persoalan tersebut telah dituntaskan sehingga pembangunan di lokasi terkait dapat dilanjutkan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lombok Timur dan Kodim 1615 Lombok Timur membuka forum pembahasan bersama pemerintah desa dan kelurahan untuk mencari solusi terhadap seluruh titik yang belum memiliki lahan sesuai persyaratan.
Pemerintah daerah berharap percepatan penyediaan lahan dapat segera dilakukan agar pembangunan 127 gerai yang belum dimulai tidak semakin tertunda dan seluruh desa serta kelurahan di Lombok Timur dapat merasakan manfaat program KDKMP.(win)
