Lombok Timur Tampil dengan Inovasi Keuangan Inklusif, Program Antirentenir hingga EPIKS Dipuji Tim Penilai Nasional
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Upaya tersebut mendapat perhatian Tim Penilai Utama (TPU) TPAKD Award 2026 yang melakukan penilaian lapangan sebagai tahapan lanjutan setelah proses asesmen virtual yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Rombongan penilai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI disambut langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik selaku Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), jajaran organisasi perangkat daerah, staf ahli, hingga perwakilan masyarakat dan pelajar yang menjadi bagian dari berbagai program inklusi keuangan di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mempertahankan berbagai program yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah program Lotim Berkembang, sebuah skema pembiayaan tanpa bunga yang sejak diluncurkan pada 2020 berhasil membantu pelaku usaha kecil dan peternak memperoleh akses modal tanpa harus bergantung kepada praktik rentenir.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut menjadi alasan utama pemerintah daerah untuk terus mengembangkannya. Jika sebelumnya lebih banyak menyasar peternak sapi dan pelaku UMKM, ke depan program tersebut akan diperluas bagi petani porang sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian unggulan daerah.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah terpadu untuk mendukung pengembangan komoditas porang. Selain memperkuat sektor pertanian, langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan porang yang telah beroperasi di Lombok Timur sehingga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menegaskan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, perluasan lapangan usaha, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Utama TPAKD Award 2026 yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh pemangku kepentingan di Lombok Timur.
Menurutnya, proses penilaian tidak hanya berfokus pada administrasi program, tetapi juga melihat secara langsung dampak yang dirasakan masyarakat, terutama terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang menjadi fondasi penguatan ekonomi daerah.
Meski memberikan apresiasi terhadap capaian Lombok Timur, Erdiriyo juga mendorong adanya inovasi lanjutan agar manfaat program semakin luas. Ia menilai pengembangan sektor peternakan masih memiliki peluang besar, termasuk pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber nilai ekonomi baru yang dapat dikembangkan menjadi skema pendukung dana pensiun bagi peternak.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar program tabungan pelajar dikembangkan lebih jauh dengan mengintegrasikan unsur tabungan pendidikan sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi muda. Menurutnya, inovasi tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan industri perbankan.
Pandangan serupa juga disampaikan anggota TPU, Abetnego Tarigan yang menjabat sebagai Country Director Tony Blair Institute for Global Change. Ia menyoroti pentingnya inovasi yang dilakukan lembaga perbankan dalam mendukung berbagai program TPAKD sekaligus memastikan program tersebut mampu memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun keberlanjutan bisnis sektor jasa keuangan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik memastikan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat arah kebijakan TPAKD ke depan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen melakukan transformasi dari sekadar memperluas akses keuangan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Hingga saat ini, sejumlah indikator menunjukkan hasil yang positif. Program-program unggulan TPAKD dinilai turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, hingga menekan ketimpangan pendapatan. Hal itu tercermin dari capaian rasio gini Lombok Timur yang berada pada angka 0,313, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 0,364.
Sebagai bagian dari proses penilaian, Tim Penilai Utama juga mengunjungi Pondok Pesantren Raudhatul Azhar untuk meninjau implementasi Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program tersebut menjadi salah satu inovasi unggulan TPAKD Lombok Timur bersama Lotim Berkembang serta program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diarahkan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.(win)
