Dua Kali Karhutla di TNGR Berhasil Dipadamkan, Bupati Lotim Minta Pusat Tambah Peralatan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), aparat keamanan, dan masyarakat berhasil menangani dua kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR sepanjang tahun ini.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan, kebakaran pertama terjadi pada Mei 2026, kemudian kembali muncul pada awal Agustus. Berkat respons cepat dari berbagai unsur, kedua titik kebakaran tersebut dapat dikendalikan sebelum meluas.
Laporan itu disampaikan Haerul Warisin dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar secara daring, Senin (10/8/2026). Rakor tersebut diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Dalam kesempatan tersebut, Haerul menegaskan bahwa keberadaan Gunung Rinjani memiliki arti strategis bagi Lombok Timur maupun Indonesia. Kawasan tersebut bukan hanya menjadi destinasi wisata bagi wisatawan domestik, tetapi juga telah dikenal hingga mancanegara.
Karena itu, menurutnya, setiap kejadian kebakaran di kawasan TNGR harus mendapat perhatian serius. Penanganan yang terlambat dikhawatirkan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kondisi destinasi wisata Rinjani di tingkat internasional.
"Alhamdulillah kebakaran sudah bisa dipadamkan. Namun yang kami khawatirkan adalah dampaknya terhadap citra Rinjani sebagai objek wisata internasional," ujar Haerul dalam rakor tersebut.
Di sisi lain, Bupati mengungkapkan masih terbatasnya peralatan yang dimiliki daerah untuk menghadapi karhutla. Saat penanganan kebakaran terakhir, pemerintah daerah hanya mengandalkan dua kendaraan operasional dengan dukungan peralatan pemadaman yang masih terbatas.
Keterbatasan tersebut mencakup sejumlah perlengkapan teknis, seperti selang, nozzle, hingga alat pelindung diri (APD) bagi personel di lapangan.
Haerul pun meminta dukungan pemerintah pusat agar kebutuhan peralatan penanganan karhutla di daerah dapat diperkuat. Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana akan sangat membantu petugas dalam melakukan pencegahan maupun penanganan ketika terjadi kebakaran.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam meminta pemerintah daerah segera mengusulkan kebutuhan tambahan peralatan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah tersebut dinilai penting agar kemampuan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla dapat ditingkatkan.
Djamari juga memberikan apresiasi terhadap respons Pemkab Lombok Timur bersama unsur terkait yang bergerak cepat menangani kebakaran di kawasan Rinjani.
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Strategi pencegahan harus diperkuat sejak dini melalui pemantauan, deteksi titik api, hingga kesiapan personel dan peralatan.
Ia juga meminta seluruh unsur terkait membangun pola operasi terpadu. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan, masyarakat, hingga unsur penegak hukum harus bekerja dalam satu koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah daerah juga didorong mengembangkan praktik pembukaan lahan tanpa pembakaran. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari gerakan pencegahan karhutla secara nasional.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap potensi kebakaran di lokasi lain. Pasalnya, berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, luas karhutla secara nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai sekitar 199.873 hektare.
Ancaman kebakaran diperkirakan masih perlu diwaspadai karena periode Agustus hingga September diprediksi menjadi salah satu fase puncak musim kemarau. Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah juga mengingatkan potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Pemkab Lombok Timur pun diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan bersama seluruh pemangku kepentingan agar kejadian serupa di kawasan TNGR dapat dicegah dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.(win)
