Bupati Lombok Timur Buka Peluang ASN Ikut Pilkada, Infrastruktur dan Investasi Jadi Perhatian
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat daerah yang ingin mengikuti kontestasi politik. Kendati demikian, keikutsertaan ASN dalam pemilihan kepala daerah tetap harus mengikuti mekanisme serta aturan kepegawaian yang berlaku, Senin (10/8/2026).
Haerul mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi hak politik seseorang selama seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. Menurutnya, ASN yang memiliki niat untuk maju dalam pemilihan harus terlebih dahulu menyelesaikan berbagai prosedur administratif sesuai regulasi.
“Kalau memang ada pejabat atau ASN yang mau mencalonkan, pasti kita izinkan. Tetapi tentu ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi,” ujar Haerul Warisin.
Ia menjelaskan, ASN yang ingin terlibat dalam proses pencalonan tidak dapat meninggalkan aturan kedinasan begitu saja. Perizinan dari kepala daerah menjadi salah satu bagian dari prosedur yang harus ditempuh sebelum mengikuti tahapan politik.
Mengenai status kepegawaian, Haerul menyebut ASN yang mengikuti kontestasi tidak otomatis kehilangan pekerjaannya sejak awal proses pencalonan. Apabila yang bersangkutan tidak berhasil memenangkan pemilihan, maka dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
“Kalau tidak terpilih, kembali ke institusinya,” katanya.
Di tengah dinamika politik tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai agenda penting. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah peningkatan kualitas jalan yang dinilai berperan besar dalam menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Haerul menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan.
“Jalan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga tengah memperhitungkan kemampuan fiskal dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan. Kewajiban pembayaran utang daerah tetap menjadi bagian yang harus diselesaikan, namun Haerul memastikan kondisi tersebut tidak menghentikan program pembangunan yang telah dipersiapkan.
Untuk pembangunan jalan pada periode berikutnya, Pemkab Lombok Timur disebut menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar. Alokasi tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Sementara mengenai program PTC, Haerul memastikan pemerintah tidak menyiapkan penambahan program baru pada tahun mendatang. Pelaksanaan program tersebut akan tetap mengacu pada skema yang telah berjalan sebelumnya.
Perhatian terhadap kondisi jalan juga ditunjukkan Haerul ketika menemukan kerusakan di wilayah Desa Lendek Baru saat melakukan perjalanan menuju Labuhan Haji. Melihat kondisi jalan yang cukup parah, ia langsung meminta jajaran terkait segera melakukan penanganan.
Ia bahkan memberikan waktu maksimal lima hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Haerul, kerusakan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai lubang jalan biasa karena berkaitan dengan aliran air atau saluran yang jebol sehingga membutuhkan penanganan teknis.
Ia menegaskan keputusan memperbaiki ruas tersebut diambil berdasarkan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan, bukan semata-mata karena usulan yang sebelumnya masuk dalam Musrenbang tingkat kecamatan.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Lombok Timur juga membuka peluang masuknya investasi baru di sektor perdagangan dan hiburan. Salah satu rencana yang tengah dibicarakan adalah pembangunan pusat perbelanjaan atau mall yang melibatkan pemilik lahan dan calon investor dari Jakarta.
Haerul menyebut investor masih melakukan kajian untuk melihat potensi pasar serta kelayakan bisnis sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan jumlah penduduk Lombok Timur yang disebut mencapai sekitar 1,5 juta jiwa, ia menilai daerah tersebut memiliki basis konsumen yang cukup besar.
Namun, pemerintah daerah menginginkan konsep pusat perbelanjaan tersebut tidak hanya berorientasi pada aktivitas jual beli. Fasilitas yang direncanakan diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi yang mendukung sektor pariwisata sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Konsep yang dibicarakan mencakup keberadaan hotel, bioskop, ruang pertemuan hingga pusat kuliner. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, pusat perbelanjaan tersebut diharapkan dapat menarik masyarakat lokal sekaligus wisatawan yang berkunjung ke Lombok Timur.
“Harus ada hotelnya, bioskop, ruang pertemuan dan banyak kuliner supaya wisatawan juga bisa makan di sana,” kata Haerul.
Lokasi yang tengah dikaitkan dengan rencana tersebut berada di sekitar kawasan PTCI. Haerul memastikan tanah yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan bukan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melainkan lahan milik pribadi.
Pembahasan antara pemilik lahan dan calon investor masih berlangsung. Pihak investor juga disebut sedang melakukan komunikasi dan pertimbangan internal sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap rencana tersebut dapat menemukan titik terang dan direalisasikan. Jika terealisasi, kehadiran pusat perdagangan baru dinilai berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.(win)
