Wagub NTB Tekankan Pencegahan Stunting Dimulai dari Keluarga, Lotim Jadi Lokasi Intervensi Serentak 2026
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali diperkuat melalui peluncuran Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan stunting secara menyeluruh.
Wakil Gubernur NTB, H. Indah Dhamayanti Putri, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Menurutnya, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat.
Ia menilai kesiapan pasangan usia subur sebelum membangun rumah tangga hingga memiliki anak merupakan faktor yang sangat menentukan. Karena itu, pemerintah desa diminta memiliki data yang akurat mengenai kondisi calon ibu, termasuk usia, status gizi, berat badan, hingga ukuran lingkar lengan atas sebagai bagian dari deteksi dini risiko stunting.
Dalam arahannya, Wagub mengingatkan agar seluruh pihak tidak hanya berorientasi pada pencapaian target statistik. Ia menilai keberhasilan sesungguhnya terletak pada upaya nyata yang mampu mengubah kondisi masyarakat di tingkat akar rumput melalui edukasi, pendampingan keluarga, dan peningkatan kualitas kesehatan calon orang tua.
Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Persiapan fisik, mental, serta pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dinilai menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan demi melahirkan generasi yang sehat.
Wagub juga mengingatkan agar setiap kegiatan penanganan stunting tidak berhenti sebatas seremoni. Seluruh program harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan sekaligus peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Ia berharap semangat kolaborasi yang dibangun di Lombok Timur dapat menjadi contoh bagi seluruh kabupaten dan kota di NTB. Selain persoalan kesehatan, ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, termasuk akses jalan menuju sejumlah desa yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Lebih lanjut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa diminta memperkuat koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, penyelesaian persoalan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Lombok Timur bersama Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah yang memerlukan perhatian serius dalam penanganan stunting. Oleh sebab itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi syarat utama agar target penurunan kasus dapat tercapai secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah pencegahan berdasarkan hasil evaluasi selama tiga tahun terakhir. Ia menyebut capaian penanganan stunting sejak 2023 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang semakin positif dan menjadi indikator bahwa strategi yang dijalankan berada di jalur yang tepat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat bersama Bank Dunia melalui penerapan sistem data terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. Sistem tersebut akan menggabungkan berbagai sumber informasi sehingga intervensi terhadap keluarga berisiko stunting dapat dilakukan secara lebih akurat dan efektif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menjelaskan bahwa intervensi serentak akan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Menurutnya, persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat agar mampu menciptakan sumber daya manusia NTB yang lebih sehat dan berkualitas.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, jajaran OPD, unsur Forkopimcam, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pendamping desa, serta kader Posyandu. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan kursi roda bagi anak-anak penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.
Sebelum acara peluncuran dimulai, rombongan lebih dahulu mengunjungi Posyandu "Saling Kasih" di Dusun Otak Pancor untuk meninjau pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kegiatan makan bersama di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), yang menjadi salah satu program pendukung dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat.(win)
