Sekda Lotim Soroti Dampak Strategis Program MBG, Dorong Kajian Ilmiah dan Tata Kelola yang Lebih Efektif
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertajuk "MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN" yang digelar oleh HMI Cabang Selong, Minggu (5/7/2026).
Dalam paparannya, Juaini menjelaskan bahwa sasaran utama MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi menjadi instrumen pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat sejak usia dini. Program tersebut menyasar peserta didik mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah, termasuk santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan di wilayah tertinggal.
Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia menilai keberhasilan program semacam ini tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Program pembangunan harus mampu menghasilkan dampak yang dapat diukur. Karena itu, orientasinya bukan hanya pada proses, tetapi juga hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya.
Juaini menyebut Lombok Timur saat ini menjadi salah satu daerah dengan cakupan pelaksanaan MBG terbesar. Kondisi tersebut, katanya, menjadi peluang bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas program sehingga pemerintah memperoleh data objektif sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.
Di bidang ekonomi, Sekda menegaskan bahwa pendanaan MBG sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani keuangan daerah melalui APBD. Ia memaparkan, keberadaan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menciptakan aktivitas ekonomi baru dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
Di Lombok Timur sendiri telah beroperasi sekitar 262 unit SPPG. Kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong perputaran dana dalam jumlah besar setiap bulan melalui pembayaran tenaga kerja maupun pengadaan bahan pangan. Aktivitas ekonomi tersebut diyakini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selain aspek ekonomi, Juaini juga menyinggung pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun pelaksanaan MBG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari pemerintah pusat, pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan operasional sangat diperlukan agar pelaksanaan program berlangsung lebih efektif.
Ia menambahkan, setiap kebijakan publik harus memiliki ruang untuk dievaluasi secara berkala. Evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas implementasi program.
"Tidak ada kebijakan yang langsung sempurna sejak pertama diterapkan. Masukan, kritik, dan hasil evaluasi merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan," katanya.
Sementara itu, Senior HMI Muhammad Saleh melihat MBG dari sudut pandang ketatanegaraan sebagai bentuk implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia menilai negara memang memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pangan bergizi.
Meski demikian, Saleh mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan kesiapan sistem pengelolaan. Ia menilai tata kelola yang akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar distribusi makanan dapat memanfaatkan kantin sekolah yang diperkuat melalui sistem zonasi berdasarkan desa atau kecamatan. Menurutnya, pola tersebut dinilai lebih mudah diawasi, mampu menjaga kualitas dan kebersihan makanan, serta mempersempit peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Saleh juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan. Ia berharap generasi muda dapat memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah maupun pengawasan agar program benar-benar berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Dialog publik yang digelar HMI Cabang Selong tersebut diikuti oleh akademisi, mahasiswa, serta berbagai organisasi kemahasiswaan yang turut berdiskusi mengenai efektivitas, tata kelola, dan masa depan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.(win)
