Ribuan Warga Lombok Timur Serbu Pendaftaran Digital Bansos, Pemkab Benahi Data Agar Bantuan Tepat Sasaran
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Antusiasme masyarakat Lombok Timur terhadap pembaruan data calon penerima bantuan sosial (bansos) terus meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah warga yang mendaftarkan diri melalui aplikasi Perlinsos melonjak drastis seiring upaya pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mencatat lonjakan signifikan pada jumlah pendaftaran harian. Jika pada awal peluncuran aplikasi digital tersebut dua pekan lalu jumlah pendaftar masih berkisar 100 hingga 200 orang setiap hari, kini angka tersebut meningkat tajam hingga rata-rata mencapai sekitar 3.000 pendaftar per hari.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menjelaskan peningkatan itu dipengaruhi semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses pendataan. Tidak hanya mendaftarkan diri sendiri, warga kini juga dapat mengusulkan anggota keluarga maupun tetangga yang dinilai layak masuk dalam basis data penerima bantuan.
Menurutnya, aparatur pemerintah, mulai dari ASN, PPPK, tenaga pendidik, camat, lurah, kepala desa hingga kepala dusun, ikut berperan aktif mengajak masyarakat melakukan pendaftaran. Bahkan di sejumlah desa, pemerintah setempat membuka layanan khusus bagi warga yang ingin melakukan registrasi melalui aplikasi tersebut.
Semakin tingginya angka pendaftaran juga tidak lepas dari ajakan langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui video agar seluruh warga segera memperbarui data melalui aplikasi Perlinsos.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama ini, persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan masih menjadi keluhan masyarakat. Tidak sedikit warga menilai bantuan justru diterima oleh keluarga yang dinilai sudah berkecukupan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum terakomodasi.
Melalui sistem digital, proses verifikasi dilakukan secara otomatis. Setelah data pribadi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diinput ke dalam aplikasi, sistem akan melakukan pencocokan dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk data kependudukan dan statistik sosial ekonomi. Dari hasil tersebut, masyarakat dapat langsung mengetahui apakah mereka memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
Dedi menegaskan status kelayakan seseorang dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi terbaru. Warga yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu masih memenuhi syarat apabila kondisi ekonominya membaik. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya belum masuk kategori penerima bisa saja kini dinyatakan layak apabila mengalami penurunan kemampuan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap seluruh kepala keluarga di daerah tersebut turut memperbarui data agar basis informasi penerima bantuan semakin akurat. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu kepala keluarga, pembaruan data secara menyeluruh dinilai penting untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran program sosial di masa mendatang.
Selama ini, penyaluran bansos kerap memicu persoalan di tingkat desa. Perbedaan data penerima tidak jarang memunculkan protes dari masyarakat hingga menimbulkan ketegangan antara warga dengan aparat desa. Dalam beberapa kasus, bantuan sembako bahkan sempat tertahan berhari-hari di kantor desa karena adanya tuntutan perbaikan daftar penerima.
Tak hanya itu, sejumlah kepala desa juga pernah mengambil kebijakan membagi isi paket bantuan kepada lebih banyak warga demi meredam konflik. Namun langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan pemerintah.
Dengan pembaruan DTSEN berbasis aplikasi, pemerintah daerah berharap polemik yang selama ini mengiringi distribusi bansos dapat diminimalkan. Sistem pendataan yang lebih transparan dan terintegrasi diharapkan mampu memastikan setiap bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, sekaligus mengurangi potensi konflik di tingkat desa saat program bantuan kembali disalurkan.(win)
