OJK dan Pemda Perkuat Literasi Keuangan, Empat Desa di NTB Didorong Jadi Desa Berdaya
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa terus digencarkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai mitra strategis. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penyerahan dukungan Program Peningkatan Kesejahteraan Keuangan Masyarakat di Desa Berdaya yang berlangsung di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, yang hadir mewakili Gubernur NTB. Sejumlah perwakilan OJK, lembaga keuangan, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat juga turut ambil bagian dalam agenda tersebut.
Dalam sambutannya, Abul Chair menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah semata. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pemerintah bertugas menyediakan kebijakan dan infrastruktur pendukung, sedangkan mitra strategis memberikan pendampingan serta edukasi. Di sisi lain, pemerintah desa bersama masyarakat menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan program tersebut di lapangan.
Abul Chair juga mengapresiasi pendekatan yang diterapkan dalam Program Desa Berdaya. Ia menilai bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dukungan modal usaha, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memiliki kemampuan mengelola keuangan secara lebih baik.
Menurutnya, edukasi tersebut sangat penting agar masyarakat mampu memanfaatkan modal usaha secara produktif sekaligus terhindar dari berbagai risiko keuangan yang merugikan.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya investasi ilegal maupun pinjaman online tanpa izin yang dapat membebani kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan lembaga keuangan resmi yang telah memiliki legalitas dan pengawasan.
"Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar desa tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendampingan Program Desa Berdaya yang difokuskan pada empat desa di Provinsi NTB, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Desa Mangkung, Desa Buwun Mas, dan Desa Mekar Sari.
Menurut Rudi, keterlibatan OJK merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi lembaga dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, memperluas inklusi keuangan, sekaligus meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat saat ini telah mencapai sekitar 66 persen. Melalui berbagai program edukasi dan pendampingan yang terus dilakukan, OJK optimistis angka tersebut dapat meningkat hingga mendekati 90 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Selain penyerahan dukungan kepada masyarakat, kegiatan itu juga diisi dengan penandatanganan kerja sama keagenan antara perbankan syariah bersama pendamping desa. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat desa.
Kesepakatan juga dilakukan antara Pemerintah Desa Lendang Nangka Utara dengan pihak offtaker yang akan menjadi mitra pembeli hasil produksi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha desa sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola program yang transparan dan akuntabel, para penerima manfaat dari empat desa sasaran turut menandatangani pakta integritas.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah lembaga keuangan bersama mitra strategis menyerahkan bantuan berupa modal usaha, buku tabungan, hingga fasilitas pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi transaksi keuangan masyarakat menuju sistem pembayaran digital yang lebih aman, mudah, dan inklusif.
Melalui rangkaian program ini, pemerintah bersama OJK berharap desa-desa sasaran tidak hanya memperoleh tambahan akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola keuangan secara mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(win)
