Kekeringan Meluas di NTB, Bupati Lombok Timur Minta Bantuan Sumur Bor dan Percepatan Perbaikan Jembatan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini mulai dirasakan di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dan dampaknya terhadap sektor pertanian.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Mataram pada Jumat (24/7/2026), Gubernur NTB L. Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah menjangkau sembilan kabupaten/kota. Dampaknya meliputi 50 kecamatan dan 134 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Menurutnya, kondisi tersebut sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, serta diiringi curah hujan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Gubernur menilai masih tersedia ruang untuk melakukan langkah-langkah antisipatif agar dampak kekeringan tidak semakin meluas. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan upaya menjaga ketersediaan air, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan aspek ketangguhan terhadap bencana ke dalam setiap proses pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi fondasi utama dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang, termasuk melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pada forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang dihadapi daerahnya. Salah satunya adalah permohonan bantuan pembangunan sumur bor di sepuluh wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.
Selain persoalan air, Bupati juga kembali menyoroti sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana dan hingga kini belum dapat diperbaiki. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan bantuan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa usulan rehabilitasi infrastruktur dari Pemkab Lombok Timur telah diteruskan ke Kementerian Keuangan dan kini menunggu proses pembahasan. Ia optimistis pembahasan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga tindak lanjutnya segera direalisasikan.
Dalam paparannya, Suharyanto juga menyampaikan bahwa hingga 23 Juli 2026 tercatat sebanyak 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan, sementara sisanya merupakan bencana geologi.
Khusus di Provinsi NTB, seluruh kabupaten dan kota memiliki tingkat risiko bencana pada kategori sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima tercatat berada pada tingkat risiko tinggi, sedangkan daerah lainnya, termasuk Kabupaten Lombok Timur, masuk kategori risiko sedang. Ancaman kekeringan dan kebakaran juga dinilai memiliki tingkat risiko yang perlu diwaspadai.
Karena itu, BNPB mendorong pemerintah daerah memanfaatkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, memperkuat kesiapsiagaan dalam RPJMD maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Rangkaian rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan mengenai usulan lahan pangan berkelanjutan pada kawasan sawah di NTB serta penguatan penyusunan RTRW tingkat provinsi. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat mitigasi bencana, tetapi juga membuka peluang investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.(win)
