Bupati Lotim Kerahkan 300 Relawan Benahi Data Kemiskinan, Percepat Digitalisasi Penyaluran Bansos
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempercepat langkah pembenahan sistem perlindungan sosial dengan melakukan verifikasi besar-besaran terhadap data masyarakat miskin. Upaya tersebut dilakukan sebagai respons atas masih rendahnya capaian awal implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah dijalankan di daerah tersebut.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati, Kamis (23/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bergerak bersama memperbaiki kualitas data penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah akan melibatkan sekitar 300 relawan dari kalangan pemuda untuk membantu proses pendataan dan verifikasi langsung di lapangan. Selain itu, seluruh pejabat eselon II dan III bersama para koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) akan dihimpun dalam satu tim kerja guna menyusun strategi percepatan pembaruan data.
Menurut Haerul Warisin, rendahnya progres awal aktivasi portal bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi besarnya jumlah penduduk Lombok Timur yang juga memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, sehingga proses validasi data membutuhkan kerja ekstra.
Meski demikian, ia optimistis target percepatan dapat tercapai apabila seluruh perangkat daerah bekerja secara terkoordinasi. Ia juga menegaskan tidak ingin lagi menemukan data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membersihkan seluruh data yang selama ini dipersoalkan. Penyaluran bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas seluruh petugas yang terlibat. Ia menilai keakuratan data bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi secara adil.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawal proses pendataan hingga penyelesaian validasi data kemiskinan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih valid sebagai acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial ke depan.
Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan digitalisasi bansos di Lombok Timur. Koordinator Pengawasan BPKP RI Ahmad Bashori menjelaskan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu wilayah percontohan dalam program digitalisasi bantuan sosial nasional tahun 2026.
BPKP saat ini terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan Kementerian Sosial yang diarahkan untuk membangun sistem penyaluran bansos berbasis digital. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Ekonomi Nasional.
Meski sejumlah daerah percontohan menunjukkan perkembangan yang cukup cepat, Lombok Timur masih menghadapi tantangan dalam percepatan implementasi. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar baru berkisar 7.000 orang, sementara capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih berada di kisaran tujuh persen.
Rendahnya angka tersebut dinilai menjadi hambatan dalam proses sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran bantuan secara terintegrasi.
Selain persoalan data kependudukan, tim BPKP juga menemukan sejumlah kendala lain di lapangan, mulai dari belum optimalnya strategi komunikasi antarinstansi, perlunya penguatan regulasi pendukung, hingga keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah yang menghambat proses digitalisasi.
Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), serta para relawan sosial, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial dapat berjalan lebih cepat. Dengan basis data yang semakin akurat, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.(win)
