Paelori Nilai Sampah Dapur MBG Bisa Jadi Sumber PAD Baru untuk Lombok Timur
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Mantan Ketua DPRD Lombok Timur, H.D. Paelori, mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk lebih serius melihat peluang pendapatan daerah dari sektor pengelolaan sampah dan limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Paelori, keberadaan ratusan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Timur tidak hanya berdampak pada pertumbuhan UMKM, tetapi juga membuka peluang baru bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Paelori kepada media di Lombok Timur, Selasa (9/6/2026). Ia menilai, dalam kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan.
Paelori menyebut, salah satu potensi yang belum digarap maksimal adalah layanan pengangkutan sampah dan penanganan limbah cair dari dapur MBG. Selama ini, kata dia, banyak pengelola dapur harus mencari pihak ketiga untuk mengurus sampah harian mereka.
“Pengelola dapur MBG sangat membutuhkan layanan kebersihan. Kalau sampah tidak terangkut dua hari saja, mereka pasti kesulitan,” ujar Paelori.
Ia mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan pengelola dapur untuk pengangkutan sampah bisa mencapai sekitar Rp500 ribu per bulan. Sementara untuk penanganan limbah cair, biayanya dapat mencapai Rp300 ribu per bulan.
Dengan jumlah dapur MBG yang disebut telah beroperasi lebih dari 200 unit di Lombok Timur, Paelori menilai potensi retribusi dari sektor tersebut cukup besar apabila dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme resmi.
“Kalau dihitung dari jumlah dapur yang ada, nilainya cukup besar. Apalagi pengelola dapur memang siap membayar selama pelayanannya jelas dan rutin,” katanya.
Paelori menilai, Pemkab Lombok Timur sebenarnya memiliki peluang untuk mengambil peran dalam penyediaan layanan tersebut. Armada pengangkut sampah dan kendaraan penyedot limbah yang dimiliki pemerintah bisa dimaksimalkan. Jika masih kurang, menurutnya, penambahan armada dapat dilakukan secara bertahap.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak lamban dalam menangkap peluang yang ada. Menurut Paelori, pejabat OPD harus mampu menghadirkan inovasi, terutama pada sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD.
Selain menghasilkan retribusi, Paelori menilai sampah dapur MBG juga masih bisa dimanfaatkan. Tidak semua sampah harus langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sisa nasi dan lauk pauk, misalnya, masih dapat diolah untuk kebutuhan pakan ikan maupun ternak.
Paelori berharap Pemkab Lombok Timur segera membuka ruang komunikasi dengan para pengelola dapur MBG untuk membahas pola kerja sama layanan kebersihan dan pengolahan limbah.
Menurutnya, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki efek berantai bagi daerah, mulai dari peningkatan aktivitas UMKM, terbukanya peluang kerja, hingga potensi tambahan pendapatan daerah.
“Program ini punya dampak ekonomi yang luas. Tinggal bagaimana pemerintah daerah membaca peluang dan mengelolanya dengan baik,” pungkasnya.(win)
