Lombok Timur Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos, Verifikasi Penerima Gunakan Biometrik
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Kabupaten Lombok Timur resmi masuk dalam daftar 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki tata kelola bansos agar lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Sosialisasi program tersebut digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu, 3 Juni 2026, dan dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
Ahyan menyebut, Lombok Timur saat ini memiliki lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar dalam berbagai program bantuan, seperti PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya. Namun, ia tidak menampik bahwa pelaksanaan bansos selama ini masih menghadapi beberapa persoalan, mulai dari pembaruan data yang belum optimal, penyaluran yang terkadang terlambat, hingga penerima yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurutnya, penggunaan sistem digital melalui Portal Perlinsos menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik. Hal itu juga sejalan dengan arah pembangunan Lombok Timur yang mengusung visi Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan atau Smart.
Melalui sistem tersebut, masyarakat yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, termasuk mendaftarkan anggota keluarganya. Sementara bagi warga yang belum memiliki telepon pintar, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos sebagai pendamping dalam proses pendaftaran.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa sasaran pendataan di Lombok Timur mencapai sekitar 400 ribu kepala keluarga. Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat masuk dan terverifikasi dalam sistem digital tersebut.
Ia menerangkan, proses pendaftaran akan dilengkapi dengan verifikasi biometrik. Sistem akan mencocokkan wajah pemohon dengan data kependudukan yang telah tersedia. Apabila data dinyatakan sesuai, informasi keluarga akan muncul secara otomatis, kemudian sistem menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Samuel menilai digitalisasi bansos menjadi kebutuhan penting karena program bantuan sosial nasional masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketepatan penerima. Dari total anggaran bansos nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih terdapat porsi bantuan yang belum sepenuhnya menyasar kelompok yang berhak.
Dengan penggunaan teknologi digital, pemerintah berharap kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, dapat ditekan secara signifikan. Targetnya, tingkat kesalahan dapat turun hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya berada di bawah 10 persen.
Meski demikian, sistem baru ini belum langsung menggantikan mekanisme lama. Selama masa uji coba, aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, pendamping PKH, serta agen Perlinsos tetap berjalan seperti biasa.
Hasil uji coba digitalisasi bansos tersebut direncanakan mulai digunakan dalam penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV 2026, atau paling lambat Triwulan I 2027.
Adapun penilaian kelayakan penerima tetap mengacu pada berbagai sumber data yang saling terintegrasi. Beberapa di antaranya meliputi skor DTKS, data kependudukan dari Dukcapil, data kepemilikan aset, kendaraan, serta parameter sosial ekonomi lainnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menyampaikan bahwa perluasan uji coba ini bukan hanya untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Program tersebut juga menjadi sarana untuk menguji kesiapan masyarakat terhadap pendaftaran mandiri, kesiapan identitas digital, sistem pertukaran data, serta tata kelola bansos berbasis teknologi sebelum diterapkan secara nasional.
Sosialisasi ini berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, kegiatan diikuti sekitar 349 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kawil, dan berbagai pemangku kepentingan. Sementara hari kedua diisi dengan Training of Trainer bagi agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta, terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kawil, serta unsur SDM Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Melalui uji coba Portal Perlinsos, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pendataan, serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.(red)
