Lombok Timur Jadi Lokasi Monev Nasional Penanganan Stunting, Pemda Perkuat Intervensi Berbasis Data
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima kunjungan kerja Tim Monitoring Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting pada Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur dan dihadiri tim dari Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Poltekkes Mataram.
Kunjungan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi program pendampingan percepatan penurunan serta pencegahan stunting. Lombok Timur menjadi salah satu dari lima daerah di Indonesia yang dipilih dalam program tersebut, bersama Kabupaten Bandung Barat, Lebak, Mamuju, dan Landak.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lombok Timur menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi langkah yang telah berjalan sekaligus memperkuat strategi ke depan.
Menurutnya, penanganan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait integrasi data. Meski demikian, pemerintah daerah telah mengidentifikasi beberapa aspek penting yang perlu diperkuat, mulai dari tata kelola pembiayaan, sinkronisasi program di tingkat desa, hingga pemetaan sumber daya manusia.
Dari hasil analisis pola sebaran kasus pada 2024, 2025, hingga 2026, ditemukan kecenderungan yang relatif serupa. Angka risiko stunting mulai meningkat setelah anak berusia enam bulan, lalu perlahan menurun setelah melewati usia sekitar dua setengah tahun.
Untuk menjawab kondisi tersebut, Pemkab Lombok Timur telah menjalankan sejumlah inovasi. Salah satunya melalui gerakan Juber Genting atau Jumat Berkah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat di kantor-kantor desa.
“Untuk mengintervensi realitas tersebut, Pemda Lombok Timur telah meluncurkan berbagai langkah inovatif, salah satunya gerakan Juber Genting atau Jumat Berkah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang rutin dilaksanakan di kantor-kantor desa setiap hari Jumat,” ujar Wakil Bupati.
Program tersebut juga melibatkan penyuluh agama untuk menyampaikan edukasi mengenai pencegahan stunting dan bahaya perkawinan usia anak melalui ruang-ruang keagamaan. Selain itu, Pemda juga menggandeng pembuat konten, pegiat seni rupa, serta komunitas musik untuk memperluas kampanye “Stop Perkawinan Anak dan Cegah Stunting” kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati turut menyoroti peran penting para operator data. Ia berharap ke depan para operator dapat diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati agar memiliki dasar hukum dan tanggung jawab formal dalam mendukung pelaksanaan program.
Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Iin Afriana, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, tantangan utama di daerah adalah menerjemahkan prioritas nasional tersebut ke dalam kebijakan yang konkret dan benar-benar berdampak hingga tingkat desa.
Ia menjelaskan, pendekatan penanganan stunting saat ini diarahkan agar lebih presisi. Jika sebelumnya wilayah intervensi masih bersifat umum, maka ke depan penanganan akan difokuskan pada desa atau kelurahan yang menjadi lokus utama berdasarkan data terintegrasi.
Melalui sistem digital yang menggabungkan berbagai sumber data, pemerintah dapat menentukan titik intervensi secara lebih tepat. Dengan begitu, program yang dijalankan diharapkan lebih efisien, terarah, dan menyentuh kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.(win)
