Nelayan Pesisir Selatan Lombok Timur Desak Tambahan Solar Subsidi, Dugaan Mafia BBM Mencuat
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Ratusan nelayan dari wilayah pesisir selatan Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan SPBN Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Selasa (19/5/2026). Massa yang berasal dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik itu menuntut pemerintah serta Pertamina segera menambah pasokan BBM subsidi yang dinilai semakin sulit diperoleh.
Aksi yang digelar oleh kelompok Serikat Masyarakat Selatan (SMS) tersebut dipicu oleh keluhan nelayan terkait berkurangnya kuota solar subsidi dalam beberapa bulan terakhir. Para nelayan mengaku kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas melaut mereka.
Koordinator aksi, Sayadi, menegaskan bahwa nelayan hanya meminta hak mereka dipenuhi sesuai jatah kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik tidak transparan dalam distribusi BBM subsidi yang menyebabkan nelayan kerap kesulitan mendapatkan solar.
Menurutnya, data jumlah kapal dan mesin nelayan sebenarnya sudah tercatat secara resmi di pusat, sehingga pengurangan kuota dianggap tidak masuk akal. Ia mendesak Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBN segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
“Nelayan sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tetapi di lapangan kuota justru berkurang. Ini yang memunculkan kecurigaan masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang. Ia mengaku nelayan dari wilayah kepulauan sering tidak kebagian BBM karena stok di SPBN cepat habis setiap kali distribusi datang.
Ia juga menyoroti mahalnya biaya pengurusan rekomendasi untuk memperoleh BBM subsidi. Menurutnya, kondisi itu semakin memberatkan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
“Begitu BBM masuk langsung habis. Kami yang dari Pulau Maringkik sering datang terlambat dan akhirnya tidak mendapat jatah,” katanya.
Selain meminta penambahan kuota, massa juga mendesak aparat menindak oknum yang diduga bermain dalam distribusi BBM subsidi. Mereka bahkan meminta evaluasi terhadap pengelolaan SPBN serta pihak-pihak terkait di sektor pelabuhan dan syahbandar.
Sementara itu, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi nelayan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan Pertamina untuk meminta tambahan kuota BBM subsidi.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan Pertalite untuk nelayan masih dalam kondisi aman setelah sebelumnya mendapat tambahan pasokan. Namun, persoalan utama saat ini berada pada ketersediaan solar subsidi yang permintaannya meningkat tajam memasuki musim tangkap ikan.
“Biasanya mulai Mei hingga Agustus kebutuhan solar untuk kapal nelayan memang meningkat signifikan. Saat ini kami masih menunggu keputusan dari Pertamina terkait penambahan kuota,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, nelayan menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya meminta jaminan pasokan BBM subsidi, pemberantasan praktik mafia distribusi, transparansi kuota, kemudahan pengurusan izin kapal, hingga evaluasi pengelolaan Pertamina wilayah NTB.(win)
