Isu Pencatutan Nama Wartawan untuk Project Limbah B3 Hebohkan Lotim, Dinkes Pastikan Tidak Pernah Ada
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Isu dugaan pencatutan nama sejumlah wartawan sebagai Penanggung Jawab (PJ) project limbah B3 di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Lombok Timur belakangan ramai diperbincangkan dan memicu keresahan di kalangan insan pers. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur memastikan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan tidak pernah ada kaitannya dengan institusi kesehatan di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries Fahrozi, menegaskan pihaknya sama sekali tidak mengetahui adanya project yang disebut-sebut melibatkan wartawan sebagai koordinator maupun PJ kegiatan limbah B3 di lingkungan puskesmas.
Menurut Aries, dirinya baru mengetahui persoalan tersebut setelah menerima kiriman daftar nama yang disebut-sebut terlibat dalam isu itu pada Rabu (06/05/2026). Ia mengaku terkejut karena baik pihak Dinas Kesehatan maupun seluruh puskesmas tidak pernah menerima informasi ataupun koordinasi terkait hal dimaksud.
“Saya juga kaget ketika ada nama-nama yang dikirimkan ke saya. Tapi sampai sekarang kami tidak tahu itu informasi dari mana. Semua puskesmas juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya hal seperti itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, Dinas Kesehatan Lombok Timur tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, instruksi, maupun dokumen resmi terkait project limbah B3 yang melibatkan wartawan atau media tertentu. Setelah dilakukan penelusuran internal ke bidang yang menangani kesehatan lingkungan, hasilnya juga menunjukkan tidak ada program ataupun kerja sama sebagaimana yang beredar di masyarakat.
Tak hanya di tingkat dinas, klarifikasi juga dilakukan ke sejumlah puskesmas yang namanya ikut disebut dalam informasi tersebut. Namun seluruh pihak yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun tujuan dari penyebaran kabar itu.
Aries menilai pencantuman nama wartawan, media, hingga fasilitas kesehatan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan banyak pihak. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Ia juga mengimbau seluruh puskesmas agar segera melakukan konfirmasi kepada redaksi media ataupun pihak berwenang apabila menemukan oknum yang mengatasnamakan wartawan dan meminta sejumlah uang dengan dalih publikasi atau koordinasi kegiatan tertentu.
Selain itu, media yang mempublikasikan informasi terkait isu tersebut diharapkan lebih cermat dalam melakukan verifikasi data agar tidak memunculkan dugaan maupun opini yang dapat merugikan profesi wartawan ataupun institusi pemerintah.
“Kami memastikan tidak pernah ada arahan ataupun rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait hal itu. Jadi jangan sampai masyarakat salah memahami informasi yang beredar,” tegas Aries.(red)
