Pemkab Lombok Timur Perkuat Sinergi Pusat, Dorong Stabilitas Ekonomi dan Optimalisasi BUMD
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dalam pertemuan antara Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, di Jakarta pada Selasa (28/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Bupati yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi daerah, termasuk stabilisasi harga kebutuhan pokok. Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan kondisi terkini perekonomian Lombok Timur, yang menunjukkan tren positif. Salah satunya terlihat dari keberhasilan kerja sama lintas daerah dengan Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga cabai.
Upaya tersebut berdampak pada terkendalinya harga bahan pokok di wilayah Lombok Timur. Pada pekan ketiga April, Indeks Perkembangan Harga (IPH) tercatat mengalami penurunan sebesar 2,06 persen, menandakan kondisi inflasi yang relatif stabil.
Selain itu, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, enam BUMD di Lombok Timur telah memberikan kontribusi dividen lebih dari Rp20 miliar, dengan sumbangan terbesar berasal dari PT Bank NTB Syariah dan PT Selaparang Finansial.
Meski demikian, Pemkab Lombok Timur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan BUMD, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelarasan regulasi, hingga perluasan pasar. Untuk itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan, seperti peningkatan kompetensi pegawai, penguatan sistem pelaporan, serta pengembangan inovasi usaha.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Ferry Irawan memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, termasuk keberhasilan meraih penghargaan atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah pusat berencana memberikan dana insentif yang dapat dimanfaatkan dalam APBD Perubahan tahun 2026. Selain itu, pihaknya juga siap membantu proses perizinan karantina untuk industri porang sebagai salah satu syarat ekspor ke Tiongkok.
Tidak hanya itu, dukungan juga akan diberikan dalam bentuk pelatihan bagi para manajer BUMD guna meningkatkan profesionalisme dan daya saing perusahaan daerah.
Pemerintah pusat berharap, di tengah tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah, Lombok Timur tetap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat.(win)
