Pemkab Lombok Timur Cari Solusi Kelangkaan Gas dan Soroti Kualitas Bibit Ayam Broiler
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar pertemuan bersama pelaku usaha peternakan ayam broiler guna membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi peternak, mulai dari peralihan penggunaan gas hingga kualitas bibit ayam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati H. Haerul Warisin dan dihadiri jajaran dinas terkait serta perusahaan mitra, Senin (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan pentingnya mencari titik temu atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia mengingatkan agar isu yang berkembang tidak menimbulkan keresahan di kalangan peternak, melainkan dijadikan dasar untuk menemukan solusi bersama.
Pemerintah daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non-subsidi bagi usaha peternakan. Meski demikian, Bupati menekankan bahwa perusahaan mitra harus ikut berperan aktif, tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi peternak.
Sebagai langkah konkret, Dinas Peternakan diminta segera melakukan pendataan jumlah kandang serta menghitung kebutuhan gas non-subsidi di wilayah Lombok Timur. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kualitas Day Old Chick (DOC) yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya ayam broiler.
Pemerintah mengingatkan agar perusahaan menyediakan bibit ayam berkualitas serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, termasuk dalam hal manajemen kandang dan penggunaan energi. Alternatif pemanas kandang juga mulai dikaji, salah satunya penggunaan kompor berbahan oli bekas yang akan diuji efektivitasnya.
Di sisi lain, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa kualitas DOC yang didistribusikan telah sesuai standar. Menurut mereka, permasalahan yang terjadi di lapangan lebih banyak disebabkan oleh kondisi kandang yang kurang memenuhi standar serta pengelolaan suhu yang belum optimal.
Sementara itu, perwakilan asosiasi peternak mengungkapkan adanya perbedaan bobot DOC yang diterima di lapangan dibandingkan standar yang disebutkan perusahaan. Mereka juga berharap adanya pendampingan yang lebih intens dari pemerintah dan mitra usaha.
Kelangkaan tabung gas non-subsidi turut menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Para peternak mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 12 kilogram, yang dinilai semakin terbatas karena tingginya permintaan dari berbagai sektor.
Menutup pertemuan, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memastikan peternak rakyat tetap mendapat pembinaan yang memadai. Ia juga memastikan akan ada pertemuan lanjutan guna memantau perkembangan dan realisasi dari kesepakatan yang telah dicapai.(win)
