Pemda Lombok Timur Dorong Peternak Beralih ke LPG Non-Subsidi di Tengah Kelangkaan Gas 3 Kg

Table of Contents

RNN.com - 
Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah strategis dengan menggelar sosialisasi terkait penggunaan LPG 3 kilogram kepada kelompok peternak ayam. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Jumat (17/04/2026) ini digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh gas bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam forum tersebut, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan dari Pertamina, sektor peternakan tidak termasuk dalam kategori pengguna LPG subsidi. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat peran penting peternak ayam dalam menopang perekonomian daerah.

Menurut Bupati, kondisi kelangkaan LPG yang terjadi saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ia menilai pada 2025 distribusi gas masih relatif stabil tanpa adanya lonjakan permintaan. Namun belakangan, meningkatnya penggunaan LPG subsidi oleh pihak yang tidak berhak serta kekhawatiran masyarakat terhadap harga memicu fenomena pembelian berlebih.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan distribusi LPG, termasuk penunjukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota. Seluruh kebijakan tersebut berada di bawah kendali Pertamina. Meski demikian, Pemda telah mengajukan usulan penambahan kuota untuk mengatasi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran yang mempertegas bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pelaku usaha seperti peternak, hotel, restoran, jasa las, hingga usaha laundry tidak lagi diperbolehkan menggunakan gas bersubsidi. Untuk memastikan kebijakan berjalan, Satgas LPG ditugaskan melakukan pengawasan di lapangan.

Bupati mengimbau para peternak agar mulai beradaptasi dengan menggunakan LPG non-subsidi secara bertahap. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah berencana membantu proses penukaran tabung gas bagi peternak, sebagaimana yang telah dilakukan di wilayah Suralaga.

Selain itu, usulan juga telah disampaikan ke pemerintah pusat agar penyaluran LPG subsidi berbasis pada kategori ekonomi masyarakat (desil 1–5). Dengan skema ini, diharapkan penyaluran gas lebih tepat sasaran.

Di akhir kegiatan, Bupati mengajak seluruh pihak, khususnya peternak, untuk memahami kondisi yang ada dan bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas kebutuhan energi dan ketahanan pangan di Lombok Timur.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, jajaran kepala OPD, serta sejumlah pejabat terkait lainnya, dan diakhiri dengan sesi dialog interaktif bersama para peserta.(win)

GJI