Kinerja Fiskal Lampaui Target, Lombok Timur Perkuat Fondasi Pembangunan Berbasis Digital
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Paripurna X DPRD yang digelar pada Kamis (2/4/2026) di ruang utama DPRD. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan gabungan komisi.
Dalam forum tersebut, Wabup yang mewakili Bupati memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp3,43 triliun atau 101,21 persen dari target. Pencapaian ini didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan dana transfer yang berjalan efektif.
Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah mulai mengimplementasikan delapan misi pembangunan yang dirangkum dalam konsep “Karya Cita”. Program ini menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan visi daerah “Lotim SMART” yang menekankan kesejahteraan, kemajuan, keadilan, nilai religius, dan transparansi. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, digitalisasi layanan publik, serta penguatan ekonomi desa.
Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab juga memperkenalkan inovasi digital melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI. Sistem pembayaran non-tunai ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran pada perubahan APBD 2025 mencapai 98,45 persen dari total Rp3,45 triliun. Belanja masih didominasi oleh belanja operasi, sementara belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren menggembirakan dengan angka 4,93 persen, melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah meningkat signifikan, mencerminkan keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,35. Peningkatan ini ditopang oleh kemajuan sektor pendidikan, termasuk bertambahnya rata-rata lama sekolah dan akses pendidikan yang lebih luas.
Sektor kesehatan turut menunjukkan perkembangan positif. Usia harapan hidup meningkat menjadi 72,29 tahun, seiring dengan upaya penanganan stunting dan peningkatan layanan kesehatan. Di sisi lain, akses air minum layak telah mencapai hampir 87 persen, meskipun perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi perhatian.
Program perumahan juga menunjukkan hasil signifikan. Jumlah rumah tidak layak huni berhasil ditekan secara bertahap, dengan ratusan unit telah diperbaiki melalui program bantuan pemerintah. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah rumah tangga dengan hunian layak.
Sementara itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan hingga berada di angka 13,53 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari efektivitas program perlindungan sosial yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dari target awal.
Menutup penyampaiannya, Wabup menyampaikan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan kebijakan, terutama pada indikator yang masih perlu ditingkatkan.(win)
