Bupati Lombok Timur Sampaikan Tiga Isu Krusial ke Mensos, Soroti Sekolah Rakyat dan BPJS
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengangkat sejumlah persoalan strategis dalam audiensi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung kondisi terkini daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberlangsungan program Sekolah Rakyat. Bupati menjelaskan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun tersebut masih terkendala pada ketersediaan lahan dan sarana pendukung. Saat ini, sekitar 100 siswa setingkat SD masih menjalani kegiatan belajar di fasilitas BPVP Lenek, sementara 125 siswa setingkat SMA memanfaatkan bangunan eks Akper di Sakra.
Meski pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai rencana awal, kebutuhan terbaru yang mencapai 7 hektare menjadi tantangan tersendiri. Kendati demikian, Bupati menegaskan komitmen daerah untuk tetap melanjutkan program tersebut demi mendukung akses pendidikan masyarakat.
Selain sektor pendidikan, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah mencatat sekitar 130 ribu warga Lombok Timur mengalami penonaktifan status kepesertaan. Padahal, pada tahun 2026 ini, Pemda telah mengalokasikan anggaran hingga Rp90 miliar untuk pembiayaan BPJS, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
Menurut Bupati, jika seluruh peserta yang dinonaktifkan tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar, yang dinilai cukup membebani keuangan daerah meskipun pendapatan sedang mengalami peningkatan.
Sementara itu, untuk penyaluran bantuan sosial, pemerintah daerah memastikan bahwa distribusi berjalan lancar dan relatif tidak menemui kendala berarti.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memberikan sejumlah penekanan. Ia meminta pemerintah daerah untuk tetap fokus dan menjalin koordinasi erat dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, termasuk dalam aspek pengawasan.
Terkait polemik BPJS, Mensos menjelaskan bahwa sebagian dari peserta yang dinonaktifkan merupakan hasil pemutakhiran data melalui DTSEN. Dari total 130 ribu peserta, sekitar 70 ribu dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria, sementara 72 ribu lainnya telah diaktifkan kembali sesuai kategori yang berhak menerima bantuan.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Untuk peserta yang tidak masuk dalam tanggungan pusat, pemerintah daerah dipersilakan mengambil peran, dengan catatan tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.(win)
