Rp250 Miliar Digelontorkan untuk Perbaikan Jalan di Lombok Timur, 15 Kontraktor Terlibat dalam Proyek Percepatan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah menjalankan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp250 miliar. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki akses transportasi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di daerah tersebut.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lombok Timur, Lalu Kurnia Darmawan, S.T., menyampaikan bahwa hingga memasuki tahun 2026 belum terdapat proyek baru yang masuk tahap tender, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disebabkan proyek percepatan infrastruktur yang dimulai sejak 2025 masih dalam proses pengerjaan.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut menggunakan sistem pembayaran bertahap dengan masa kontrak selama tiga tahun. Dalam skema ini, kontraktor menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara berangsur sesuai tahapan yang telah disepakati.
Menurutnya, total anggaran sekitar Rp250 miliar tersebut dibagi ke dalam sejumlah paket pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan kontraktor.
“Pekerjaan pembangunan jalan ini terbagi dalam sejumlah paket, dan setiap paket ditangani oleh kontraktor yang berbeda,” jelasnya.
Secara keseluruhan terdapat sekitar 15 paket pekerjaan yang tengah dikerjakan. Satu paket pekerjaan dapat mencakup lebih dari satu ruas jalan yang berada di lokasi berbeda di wilayah Lombok Timur.
Selain fokus pada pembangunan jalan kabupaten, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk melakukan perbaikan jalan yang berada di wilayah desa. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kejelasan status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia menambahkan, untuk jalan dengan status kabupaten umumnya tidak menghadapi kendala karena kepemilikan lahannya sudah jelas. Sementara pada jalan desa, seringkali diperlukan proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan status tanah yang digunakan benar-benar bebas dari sengketa.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap program percepatan pembangunan jalan ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi baru, khususnya bagi wilayah pedesaan yang selama ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi.(win)
