Pemkab Lombok Timur Prioritaskan Kepastian Nasib Ratusan Tenaga Honorer Pendidikan
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menegaskan komitmennya dalam menjamin keberlanjutan status dan kesejahteraan tenaga honorer di sektor pendidikan.
Kepala Dikbud Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan pembayaran gaji bagi 4.876 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Jumat (27/03/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak tenaga pendidik di daerah.
Setelah penyelesaian pembayaran tersebut, perhatian kini dialihkan kepada 917 tenaga honorer non-database yang belum terakomodasi dalam seleksi PPPK paruh waktu sebelumnya. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam mendukung jalannya proses pendidikan di Lombok Timur.
Menurut Wathoni, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memastikan para tenaga honorer tersebut tidak kehilangan pekerjaan. Ia menegaskan bahwa arahan pimpinan daerah sangat jelas, yakni tidak ada kebijakan merumahkan tenaga honorer, khususnya di bidang pendidikan.
Pihak Dikbud saat ini tengah melakukan koordinasi lintas instansi serta kajian mendalam guna mencari solusi terbaik terkait legalitas dan keberlanjutan penghasilan para tenaga honorer tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Wathoni juga menekankan pentingnya peran guru sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberadaan dan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama.
Ia mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung langkah pemerintah daerah dalam mencari jalan keluar terbaik. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan masa depan tenaga honorer di Lombok Timur dapat terjamin serta proses pendidikan tetap berjalan optimal.(win)
