Bupati Lotim Komit Perjuangkan Status PPPK, Tegaskan Nol Toleransi Pungli di Lingkungan ASN
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menghadiri kegiatan silaturahmi dan Halal bi Halal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Senin (30/3/2026). Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wadah mempererat kebersamaan antarpegawai. Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan para ASN PPPK paruh waktu.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Bupati menegaskan komitmennya dalam mengawal proses perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ia menyebut, upaya komunikasi tidak cukup hanya melalui surat menyurat, sehingga dirinya berencana bertemu langsung dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membahas hal tersebut secara lebih serius.
Selain itu, Bupati memberikan peringatan tegas terkait praktik pungutan liar di lingkungan birokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap proses administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, mutasi, hingga sertifikasi, merupakan hak pegawai yang tidak boleh disertai biaya di luar ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memotivasi para ASN dengan membagikan pengalaman hidupnya, sembari mengingatkan pentingnya menjaga integritas, menjauhi isu-isu negatif, serta terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Bupati turut mengajak seluruh ASN untuk mendoakan dan mendukung program pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan sekolah unggulan dengan nilai anggaran mencapai Rp245 miliar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur.
Mengakhiri arahannya, ia menekankan pentingnya semangat pengabdian serta komitmen untuk bekerja demi kepentingan jangka panjang masyarakat. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh usaha semata, tetapi juga oleh doa dan ketulusan dalam bekerja.
Sementara itu, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Lombok Timur, Bambang Sakra, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah atas perhatian dan kebijakan yang telah diberikan. Ia menyebut pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu menjadi momentum yang sangat berarti bagi para pegawai dan keluarga mereka.
Bambang juga berharap pemerintah daerah dapat terus memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2026, meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya kepastian status sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pegawai.(win)
