Tragedi Siswa SD di NTT Picu Sorotan soal Kemiskinan dan Perlindungan Anak

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur - Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga memicu keprihatinan luas di tengah masyarakat. Kasus ini kembali membuka diskusi publik mengenai dampak kemiskinan terhadap keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak.

Berbagai kalangan menilai, kejadian tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial yang lebih besar, terutama terkait akses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga kurang mampu. Anak-anak dari latar belakang ekonomi rentan dinilai masih menghadapi hambatan serius untuk memperoleh hak-haknya secara layak.

Konstitusi Indonesia sendiri menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa sumber daya alam diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat serta menegaskan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Karena itu, muncul pandangan bahwa peristiwa tragis yang menimpa anak di NTT menjadi cerminan masih adanya pekerjaan rumah dalam perlindungan sosial.

Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan yang dinilai perlu lebih menyentuh kondisi nyata warga. Program penurunan angka kemiskinan ekstrem disebut tidak cukup hanya berorientasi pada data, tetapi harus diikuti langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Nusa Tenggara Barat, Lalu Wira Sakti, menekankan pentingnya jaminan penghasilan layak bagi pekerja. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga pekerja sangat berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.

Ia berharap kejadian di NTT menjadi pelajaran nasional agar perlindungan terhadap anak dan keluarga rentan semakin diperkuat. Pemerintah pusat maupun daerah dinilai perlu memastikan kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

Kasus ini pun diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain. Banyak pihak mendorong agar perlindungan anak dan pengurangan kemiskinan menjadi prioritas nyata dalam kebijakan publik.(red)