Siltap Aparatur Desa Lotim Cair Pekan Ini, Audiensi Kades Berujung Kepastian Pembayaran

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Kepastian pencairan penghasilan tetap (siltap) bagi aparatur desa di Kabupaten Lombok Timur akhirnya terjawab. Pemerintah daerah memastikan dana tersebut akan segera ditransfer ke rekening masing-masing desa pada pekan ini.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H.M. Juani Taofik, dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) di kantor DPRD Lombok Timur, Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari dialog sebelumnya yang membahas keterlambatan pembayaran siltap.

Menurut Juani Taofik, pimpinan daerah bergerak cepat merespons keresahan para perangkat desa. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna mempercepat proses administrasi.

Ia menegaskan, pencairan akan dilakukan tanpa pemotongan dan mencakup dua bulan pembayaran sekaligus. Dana akan langsung masuk ke rekening desa agar bisa segera disalurkan kepada para perangkat.

Selain memastikan pencairan, pemerintah daerah juga menyiapkan penyesuaian aturan terkait masa jabatan perangkat desa. Revisi tersebut bertujuan memberi keadilan bagi aparatur yang memasuki masa purna tugas, sehingga hak keuangan mereka tetap terpenuhi sesuai ketentuan.

Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menilai langkah pemerintah daerah menunjukkan respons cepat terhadap aspirasi desa.

Para kepala desa, kata Ihsan, merasa lega setelah adanya kepastian pembayaran penuh tanpa pengurangan. Ia juga menilai transparansi pemerintah berhasil meredam berbagai isu yang sempat berkembang di tengah masyarakat desa.

Dalam pertemuan itu turut dibahas rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Forum dan pemerintah daerah sepakat memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung tahapan Pilkades 2026.

Kesepakatan yang dicapai dalam audiensi tersebut berdampak langsung pada situasi di lapangan. Para kepala desa memutuskan membatalkan rencana aksi yang sebelumnya akan digelar, menyusul adanya jaminan resmi dari pemerintah daerah.

Dengan adanya kepastian ini, operasional pemerintahan desa di Lombok Timur diharapkan kembali berjalan normal, sementara hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan desa tetap terjaga.(win)