Penurunan Kemiskinan di NTB Diapresiasi, SPN Soroti Kesejahteraan Buruh dan Kenaikan Upah 2026
.jpeg){kind=small}
RNN.com - NUSA TENGGARA BARAT – Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, terkait turunnya angka kemiskinan di NTB mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti, yang menilai capaian tersebut sebagai kabar baik sekaligus momentum penting untuk memperkuat kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak lepas dari kolaborasi banyak pihak. Namun, ia menegaskan bahwa keberlanjutan capaian tersebut sangat bergantung pada sejauh mana para pekerja benar-benar merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata.
“Penurunan angka kemiskinan tentu patut diapresiasi. Tetapi indikator keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada statistik. Harus ada dampak langsung yang dirasakan buruh dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sorotan utama disampaikan terhadap kenaikan upah buruh tahun 2026 yang berada di kisaran Rp70 ribu atau sekitar 2,7 persen. Secara nominal, kebijakan tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup, angka tersebut dinilai masih sangat terbatas dalam mendongkrak daya beli pekerja.
Lalu Wira Sakti menegaskan bahwa buruh yang bekerja penuh waktu selayaknya memperoleh penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, mulai dari pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga memiliki ruang untuk menabung. Tanpa itu, peningkatan kesejahteraan dinilai belum sepenuhnya tercapai.
Ia juga mengingatkan bahwa buruh merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, menurutnya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian utama pemerintah dan dunia usaha.
DPD SPN NTB mendorong agar ruang dialog antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perwakilan buruh semakin terbuka dan berjalan konstruktif. Dengan komunikasi yang intensif dan transparan, kebijakan pengupahan diharapkan dapat dirumuskan secara lebih proporsional, mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
“Pembangunan yang benar-benar berhasil adalah ketika masyarakat pekerja merasakan rasa aman secara ekonomi dan peningkatan martabat hidup. Ketika buruh sejahtera, maka fondasi pembangunan akan berdiri lebih kokoh dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia berharap komitmen bersama terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan pertumbuhan angka, tetapi juga menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat pekerja di Nusa Tenggara Barat.(red)
