Menteri KKP Geram Saat Evaluasi Proyek KNMP Ekas Buana, Minta Perbaikan Total Infrastruktur
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan inspeksi langsung terhadap proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Jumat (27/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan teguran keras kepada pelaksana proyek karena menemukan sejumlah pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
Saat meninjau fasilitas gudang beku portabel, Trenggono menyoroti akses masuk yang terlalu sempit serta adanya celah pada bagian bangunan. Ia juga menemukan keretakan pada lantai semen di sekitar fasilitas tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terjadi dalam proyek yang dibiayai anggaran negara dan harus segera diperbaiki sebelum diserahterimakan.
“Pekerjaan seperti ini tidak boleh setengah-setengah. Semua harus sesuai spesifikasi dan kontrak,” tegasnya di hadapan pelaksana proyek.
Selain gudang beku, Menteri KP turut mengecek kesiapan pabrik es portabel, bengkel perbaikan alat tangkap, kios pemasaran hasil laut, balai pelatihan, hingga fasilitas penunjang seperti toilet umum. Ia menekankan bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun harus benar-benar fungsional dan mampu mendukung aktivitas ekonomi nelayan setempat.
Usai peninjauan, Trenggono berdialog langsung dengan para nelayan untuk memastikan fasilitas yang dibangun selaras dengan kebutuhan mereka di lapangan. Ia menyatakan program KNMP tidak boleh sekadar menjadi proyek fisik, melainkan harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mematangkan rencana pembangunan KNMP di berbagai wilayah Indonesia Timur. Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf, menyebut percepatan pembangunan difokuskan pada daerah yang memiliki potensi perikanan besar namun masih tertinggal dari sisi infrastruktur.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menegaskan bahwa aspek kualitas dan ketepatan lokasi menjadi prioritas utama. Seleksi dilakukan secara menyeluruh, mencakup kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, hingga dukungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Satgas Pembangunan KNMP 2026, Ridwan Mulyana, menyampaikan bahwa sebanyak 87 surveyor telah diterjunkan untuk melakukan pemetaan lokasi calon pembangunan tahun 2026, termasuk di wilayah prioritas seperti Pulau Papua. Survei lapangan dilakukan secara komprehensif guna memastikan lahan bebas sengketa dan siap dibangun.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 titik KNMP pada 2026. Program ini diharapkan menjadi penggerak baru bagi perekonomian nelayan, meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, serta memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional secara berkelanjutan.(win)
