Kadis PMD Lombok Timur Soroti Kejanggalan Laporan BUMDes, Dorong Audit Khusus

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur menaruh perhatian serius terhadap laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Sari Makmur di Desa Banjarsari. Perhatian ini muncul setelah ditemukannya selisih data antara rencana anggaran pembangunan kolam renang Tamansari dengan nilai aset yang dilaporkan pengelola.

Kepala DPMD Lombok Timur, Hambali, mengungkapkan bahwa perbedaan angka tersebut perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dalam dokumen yang diterima, nilai aset kolam renang tercatat hanya ratusan juta rupiah, padahal informasi sebelumnya menyebutkan biaya pembangunan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Menurut Hambali, status pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menentukan tanggung jawab. Jika dana desa dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada BUMDes, maka seluruh pengelolaan dan pelaporannya berada di bawah kewenangan BUMDes. Sebaliknya, bila pembangunan dibiayai langsung melalui APBDes, maka aset tersebut semestinya masuk dalam daftar aset desa, Kamis (12/02/2026).

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Warga dipersilakan menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian, yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk audit atau pemeriksaan lebih lanjut.

Penelusuran, kata Hambali, dapat dilakukan dengan mencermati dokumen anggaran desa serta alur penggunaan dana. Dari sana bisa diketahui besaran dana yang dicairkan dan realisasi penggunaannya. Jika terdapat selisih mencolok, maka hal tersebut layak ditindaklanjuti melalui audit khusus.

DPMD Lombok Timur turut mengingatkan pentingnya pemisahan administrasi antara aset milik desa dan aset yang dikelola BUMDes. Kejelasan pencatatan dinilai krusial agar laporan pertanggungjawaban tidak tumpang tindih.

Pemerintah daerah berharap pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan tata kelola yang baik, dana desa diharapkan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(win)