BUMDes Taman Sari Makmur Serahkan PADes dan Paparkan Kinerja 2026, SHU Capai Rp15 Juta

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Sari Makmur menggelar musyawarah desa pertanggungjawaban akhir tahun 2026 sebagai bentuk transparansi pengelolaan usaha desa. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil usaha BUMDes, Senin (09/02/2026).

Musyawarah desa ini merupakan kewajiban nasional yang minimal dilaksanakan dua kali setahun melalui laporan semester dan tahunan. Dalam kondisi tertentu, pertemuan dapat dilakukan lebih sering melalui koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Forum ini dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan sejak dini serta memastikan operasional BUMDes berjalan sesuai regulasi.

Sekretaris BUMDes Taman Sari Makmur menyampaikan laporan yang mencakup aspek manajemen, divisi usaha, dan keuangan. Saat ini BUMDes mengelola sejumlah unit usaha, meliputi sektor kuliner, pengelolaan air bersih (PAMDes), layanan kesehatan atau perawatan, serta ketahanan pangan melalui usaha air minum dan peternakan ayam petelur.

Secara umum, kinerja usaha menunjukkan tren positif. Efisiensi operasional disebut mampu mendorong peningkatan pendapatan lebih dari Rp60 juta dibanding tahun sebelumnya. Pada unit PAMDes, jumlah pelanggan meningkat dengan pendapatan naik dari sekitar Rp5 juta menjadi Rp5.518.000. Meski belum signifikan, pengelola berkomitmen memperluas sosialisasi dan layanan. Penyewaan lapangan masih minim peminat dengan hanya satu kali transaksi sepanjang 2025 senilai Rp1.500.000, sementara retribusi pasar justru naik dari Rp960.000 menjadi Rp1.800.000.

Unit peternakan ayam petelur mendapat dukungan hibah APBD sebesar Rp218 juta yang dimanfaatkan untuk pembangunan kandang, pengadaan pakan, vaksinasi, fasilitas penunjang, operasional, serta gaji karyawan.

BUMDes juga menghadapi sejumlah tantangan seperti tingginya biaya operasional, pemeliharaan kualitas air, keterbatasan sarana, persaingan usaha, faktor cuaca, kedisiplinan pembayaran pelanggan, sambungan air ilegal, serta fluktuasi harga pakan dan telur. Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola menerapkan perawatan rutin, diversifikasi layanan, promosi paket usaha, sistem pembayaran bulanan, edukasi pelanggan, formulasi pakan mandiri, manajemen kandang yang baik, dan vaksinasi tepat waktu.

Dalam laporan keuangan disampaikan bahwa biaya operasional untuk BBM, listrik, dan WiFi mencapai Rp7.777.000, konsumsi Rp3.115.000, pemeliharaan unit usaha Rp6.860.000, serta administrasi dan pelaporan Rp3.500.000. Total pengeluaran tercatat Rp44.732.000 dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp29.881.000. Khusus unit ayam petelur, pendapatan masih bersumber dari dana hibah karena usaha masih dalam tahap pengembangan.

Dalam sesi tanggapan, peserta musyawarah menekankan agar kontribusi PADes disalurkan langsung ke rekening desa untuk memastikan pencatatan resmi. Penyerahan simbolis diperbolehkan selama administrasi tetap tertib. Pengawas BUMDes juga diharapkan aktif melakukan evaluasi, sementara setiap penyertaan modal desa harus dilengkapi laporan pertanggungjawaban, analisis kelayakan usaha, peraturan desa penyertaan modal, serta proposal kegiatan sebelum pencairan dana.

Melalui musyawarah ini, pemerintah desa berharap seluruh unit usaha BUMDes dapat berjalan optimal dan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan PADes serta kesejahteraan masyarakat Desa Banjarsari.(win)