Pemda Lombok Timur Tegaskan Pengosongan Dermaga Labuan Haji Usai Putusan MA

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan kembali status kepemilikan Dermaga Labuan Haji yang kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan daerah. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat melakukan inspeksi lapangan ke kawasan dermaga tersebut pada Senin (12/1/2026).

Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa H. Iron mendapati area dermaga masih dipenuhi kapal serta alat berat milik PT NSL, meskipun seluruh proses hukum terkait sengketa lahan telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan keputusan pengadilan yang secara tegas memenangkan pemerintah daerah.

Menurut H. Iron, seluruh jalur hukum yang ditempuh pihak perusahaan, mulai dari kasasi hingga peninjauan kembali, telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang sengketa atas aset strategis tersebut.

“Putusan hukum sudah final dan tidak menyisakan celah apa pun. Secara hukum, dermaga ini sah menjadi aset daerah,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

Ia juga menyampaikan kekecewaan atas lambannya respons perusahaan dalam menindaklanjuti kewajiban pengosongan lokasi. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengirimkan beberapa surat peringatan resmi agar seluruh peralatan segera dipindahkan, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak terkait.

Situasi ini mendorong Pemkab Lombok Timur untuk menyiapkan langkah lanjutan. Dalam waktu dekat, koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan dilakukan guna memastikan proses penertiban berjalan sesuai aturan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

“Kami ingin semua langkah tertib dan terukur. Karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.

Lebih lanjut, H. Iron menilai Dermaga Labuan Haji memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik sebagai pusat logistik maupun sebagai pintu masuk wisata bahari. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan membuka ruang bagi investor dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat dan pembangunan Lombok Timur.

“Aset ini sangat strategis. Tinggal kita arahkan pengelolaannya ke sektor yang paling memberi dampak positif bagi daerah,” tutupnya.(win)