Evaluasi Setahun Program MBG, Pemda dan DPRD Lombok Timur Siapkan Skema Penguatan 2026

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah berjalan selama satu tahun. Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD lantai III, Senin (19/1/2026), dengan fokus menilai capaian sepanjang 2025 sekaligus menyiapkan langkah perbaikan untuk tahun 2026.

Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga menjabat Ketua Satgas MBG, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi daerah. Ia menyebutkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kontribusi program tersebut terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan karena selama pelaksanaan terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan. Salah satu perhatian utama adalah peran sekolah dalam mendukung kelancaran program. Menurutnya, sekolah yang aktif berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung mampu menjalankan MBG tanpa hambatan berarti.

Mengingat program MBG menggunakan bahan pangan segar yang memiliki tingkat risiko tinggi, pemerintah daerah berencana memperkuat aspek pengawasan. Pada pertengahan 2026, Pemda akan membentuk mekanisme monitoring yang melibatkan unsur masyarakat di luar mitra resmi. Skema ini disiapkan sebagai saluran pengaduan dan kontrol, khususnya bagi wali murid, agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan transparan.

Sekda juga menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan secara berjenjang. Dengan mekanisme tersebut, permasalahan di tingkat daerah diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Dalam rapat yang sama, Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa Satgas MBG tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam pengawasan. Ia meminta satgas aktif melakukan pemantauan operasional seluruh SPPG, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera dilaporkan ke tingkat lebih atas untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, memaparkan hasil klarifikasi atas insiden yang sempat terjadi di wilayah Kembangsari. Dari hasil penelusuran, salah satu faktor pemicu adalah kurangnya pemahaman siswa terkait tata cara konsumsi. Produk susu kedelai yang seharusnya dikonsumsi segera justru dibawa pulang, sehingga melewati batas waktu aman untuk dikonsumsi.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya persoalan dari sisi mitra penyedia, khususnya terkait pemesanan bahan yang mendekati masa kedaluwarsa. Temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra ke depan.

Hingga awal 2026, jumlah SPPG yang terdaftar di sistem tercatat mencapai 213 unit, melampaui target awal sebanyak 159 unit. Namun demikian, sekitar 40 SPPG masih berada dalam tahap persiapan operasional, termasuk kendala teknis berupa aktivasi akun sistem.

Ketua MBG juga menyoroti tantangan dalam validasi data penerima manfaat. Sinkronisasi data dari Dapodik, EMIS, dan BKKBN masih menjadi pekerjaan rumah, terlebih dengan adanya beberapa kali perubahan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pada 2026, fokus diarahkan pada akurasi data kelompok tambahan penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta petugas sekolah.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan koordinator kecamatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan MBG agar lebih efektif dan berkelanjutan di tahun mendatang.(win)