Disiplin MBG Disorot, Dikbud Lotim Ingatkan Pengelola Tak Ganggu Jam Belajar

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur menyoroti pentingnya konsentrasi dan kedisiplinan belajar siswa sekolah dasar, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Dikbud Lombok Timur, Nurul Wathoni, menegaskan bahwa keberhasilan akademik anak sangat dipengaruhi oleh fokus belajar yang didukung kondisi fisik sehat dan pemenuhan gizi yang baik.

Namun demikian, hasil pemantauan dan evaluasi Dikbud menemukan masih adanya persoalan di lapangan, terutama terkait kedisiplinan waktu penyaluran MBG. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar mengajar jika tidak dikelola secara tertib dan terjadwal dengan baik.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Dikbud Lombok Timur telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pengelola MBG. Surat itu berisi penegasan agar penyaluran makan bergizi dilakukan secara disiplin dan menyesuaikan jam istirahat sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran siswa.

“Kami sudah menyurati semua pengelola MBG agar pengantaran makanan dilakukan sesuai sistem dan waktu yang ditentukan, supaya tidak mengganggu proses belajar peserta didik,” ujar Nurul Wathoni saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, karena program MBG dilaksanakan pada siang hari, maka tidak berkaitan langsung dengan kedisiplinan kehadiran siswa di pagi hari. Meski begitu, pengaturan waktu tetap menjadi kunci agar tujuan program, yakni meningkatkan konsentrasi, kesehatan, dan prestasi belajar, dapat tercapai secara optimal.

Selain membahas MBG, Nurul Wathoni juga menyinggung persoalan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, kerusakan bangunan sekolah akibat faktor alam maupun usia bangunan telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan BPBD serta pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kewenangan dan tidak tersedianya dana taktis di internal Dikbud menjadi kendala dalam penanganan cepat.

Ia menyebutkan bahwa usulan rehabilitasi terus diajukan melalui berbagai skema, baik program pusat maupun APBD, meski jumlahnya terbatas dan bergantung pada kuota serta hasil survei tim independen. Sementara itu, dana DAK dari pemerintah pusat saat ini belum tersedia, sehingga upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan legislatif.

Dikbud Lombok Timur juga tengah mematangkan persiapan zonasi Penerimaan Murid Baru (PMB) agar pelaksanaannya lebih tertib dan meminimalkan persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Terkait MBG, Nurul Wathoni menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut karena merupakan prioritas nasional. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala koordinasi di lapangan. Oleh sebab itu, penegasan kepada pengelola MBG dianggap penting demi menjaga ketertiban, kesehatan, serta keselamatan ribuan siswa penerima manfaat di Lombok Timur.

Ia mengungkapkan, lebih dari 100 sekolah di Lombok Timur telah dilaporkan mengalami kerusakan bangunan. Namun, realisasi bantuan rehabilitasi masih sangat terbatas, seperti tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar 30 sekolah. Untuk itu, Dikbud terus memperjuangkan tambahan bantuan melalui berbagai jalur, termasuk DPD dan DPR, agar lebih banyak sekolah dapat segera direhabilitasi sesuai tingkat kerusakannya.(win)