Pemkab Lombok Timur Peringati Hari Ibu ke-97, Tegaskan Peran Strategis Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati, Senin (22/12/2025). Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bersama jajaran OPD, organisasi perempuan, serta unsur masyarakat. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur, Hj. Sri Mahyu Wardani, bertindak sebagai pembina upacara.

Peringatan tahun ini mengangkat tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menegaskan posisi perempuan sebagai penggerak pembangunan—mulai dari lingkup keluarga hingga peran strategis di ruang publik. Upacara menjadi penegasan bahwa kontribusi perempuan bukan pelengkap, melainkan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan nasional.

Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan pembina upacara, disoroti perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan, akses, dan partisipasi. Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember ditegaskan sebagai bentuk penghormatan atas kiprah perempuan dalam mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa, bukan sekadar seremoni tahunan.

Upacara juga menjadi ruang apresiasi bagi keberagaman peran perempuan—dari pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, pendidik, hingga profesional di bidang pemerintahan, politik, seni, olahraga, dan teknologi. Di tengah tantangan seperti beban ganda, stigma, dan kekerasan berbasis gender, perempuan Indonesia dinilai terus menunjukkan ketangguhan dan kreativitas yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi.

Sejarah Hari Ibu diingatkan berakar pada Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden pada 1959. Momentum ini menjadi pengingat berkelanjutan bahwa perempuan telah, sedang, dan akan selalu menjadi aktor strategis pembangunan.

Peringatan di Lombok Timur turut diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, sistem perlindungan, dan percepatan pemberdayaan perempuan. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya mendukung kebijakan nasional seperti pencegahan dan penanganan kekerasan, penghapusan diskriminasi, serta pengarusutamaan gender di seluruh sektor.

Melalui peringatan ini, seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, dan media—diajak memperkuat kolaborasi. Tujuannya satu: memastikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi pijakan menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan.(win)