NTB Dorong Penguatan Kompetensi ASN Lewat Forum Musrenbangkom dan Rakor Kepegawaian

Table of Contents

RNN.com - Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan kualitas aparatur melalui gelaran Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang berlangsung di Mataram, Senin (8/12/2025). Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi seluruh pemangku kebijakan bidang kepegawaian se-NTB dalam membangun pola pengembangan ASN yang terarah dan profesional.

Mengusung tema “ASN Profesional untuk NTB Makmur Mendunia”, forum ini menekankan pentingnya meritokrasi sebagai prinsip utama dalam penempatan dan pengembangan karier pejabat pemerintahan. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, serta jajaran pimpinan kepegawaian dari BKN dan Pemprov NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan bahwa setiap ASN harus mendapatkan peluang karier berdasarkan kinerja dan potensi, bukan berdasarkan kepentingan politik. Ia menyebut manajemen talenta menjadi salah satu langkah menuju birokrasi yang lebih adaptif dan akuntabel.

“Jabatan strategis harus diisi SDM yang tepat. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dalam kariernya,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang hadir sebagai narasumber utama, menjelaskan bahwa manajemen talenta adalah instrumen penting untuk memastikan visi pembangunan kepala daerah dapat berjalan efektif melalui aparatur yang kuat secara kompetensi.

Ia menegaskan bahwa BKN akan terus mendorong reformasi birokrasi yang menjadikan pelayanan publik semakin cepat dan efisien.

“Setiap program pemerintahan hanya akan berhasil jika digerakkan oleh SDM yang unggul,” kata Zudan.

Pada momentum itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan BKN untuk mempercepat implementasi manajemen talenta ASN di seluruh daerah. Wakil Bupati Lombok Timur termasuk salah satu kepala daerah yang menandatangani komitmen tersebut.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen hibah barang dan serah terima aset dari BKN kepada Pemerintah Provinsi NTB, sebagai dukungan terhadap peningkatan fasilitas dan sistem kepegawaian di daerah.(