Kemendagri Beri Sinyal Kuat Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, RPP Ditarget Rampung Awal 2026

Table of Contents

RNN.com - Jakarta – Upaya panjang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memasuki fase krusial. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kesiapan untuk menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pembentukan provinsi baru tersebut pada awal 2026.

Komitmen tersebut terungkap dalam audiensi antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dengan Tim Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang digelar di Ruang Rapat Otonomi Daerah Lantai XI Kemendagri, Selasa (16/12/2025). Pertemuan itu dihadiri jajaran pimpinan aliansi PPS, perwakilan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa, dewan pakar, serta unsur bendahara aliansi.

Kasubdit Penataan Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ruli (Rusia), menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Dirjen Otonomi Daerah untuk segera menyusun dan menyelesaikan RPP Provinsi Pulau Sumbawa. Proses penyusunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar tiga bulan pada awal 2026, sebelum diajukan ke DPR RI melalui Komisi II untuk pembahasan lebih lanjut.

Menurut Ruli, dari ratusan usulan daerah otonomi baru yang masuk ke pemerintah pusat, Provinsi Pulau Sumbawa termasuk dalam daftar prioritas. Setelah draf RPP selesai, Kemendagri juga merencanakan pelaksanaan uji publik di wilayah Pulau Sumbawa sebagai bagian dari tahapan penilaian kelayakan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar Mei 2026.

Ia menambahkan, anggaran untuk penyusunan RPP dan pelaksanaan uji publik telah dialokasikan dan direncanakan cair pada Maret 2026. Namun demikian, Ruli menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan legislatif. Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan penuh dari Aliansi PPS untuk mengawal proses pembahasan di Komisi II DPR RI.

Sementara itu, Ketua Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Sahril Amin, menyambut positif langkah progresif Kemendagri tersebut. Ia menyebut antusiasme pemerintah pusat sebagai momentum penting yang menandai babak baru perjuangan PPS.

Sahril juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa, yang jumlahnya sekitar 1,6 juta jiwa, untuk terus mengawal proses ini secara bersama-sama. Ia menekankan pentingnya dukungan publik dan doa agar target pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada 2026 dapat terwujud.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan daerah, antara lain Dr. Andi Azis, Abdul Hatap SH, Drs. Budiman Yunus, Ilham Yahyu SH (Dompu), Ilyas SH (Kabupaten Bima), serta Muhammad Jafar (Kota Bima).(red)