Bupati Warisin Soroti Perencanaan Anggaran, Dorong Perbaikan Pencegahan Korupsi di Lotim

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus didorong meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan guna memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 menempatkan Lombok Timur di posisi empat hingga 7 Desember, Bupati H. Haerul Warisin menilai masih banyak ruang perbaikan yang harus dikejar.

Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Rupatama 1 Kantor Bupati, Senin (8/12), Bupati menyoroti persoalan perencanaan sebagai salah satu penyebab belum maksimalnya capaian pencegahan korupsi di daerah. Ia menekankan pentingnya dokumen perencanaan yang matang serta percepatan penyusunan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif.

“Kinerja pencegahan korupsi tidak bisa hanya bagus di atas kertas. Perencanaan yang kuat harus diikuti pelaksanaan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya, Senin (09/12/2025).

Bupati juga memberikan perhatian terhadap lambannya realisasi anggaran, termasuk anggaran untuk sektor UMKM senilai lebih dari Rp20 miliar. Ia menolak adanya sisa anggaran (Silpa) pada akhir tahun anggaran karena menggambarkan ketidakmampuan satuan kerja menyerap anggaran pemerintah.

“Kalau dana tidak terserap, berarti manfaatnya tidak sampai ke masyarakat. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK, Dian Patria, menyampaikan bahwa celah korupsi sering muncul sejak tahap perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan perlunya sistem data yang terintegrasi, pengawasan kebijakan, serta menutup titik rawan penyimpangan dalam layanan publik.

Dian juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antarinstansi untuk menghindari ego sektoral, terutama yang berkaitan dengan pokok pikiran anggota legislatif. Ia mendorong percepatan realisasi belanja modal serta peningkatan kapasitas aparatur agar tata kelola pemerintahan semakin baik.

Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran instansi vertikal, dan perwakilan DPRD Lombok Timur. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang membahas sejumlah agenda strategis untuk memperkuat integritas pemerintahan daerah.(win)