Dalam kesempatan itu, Wabup menyebut TPKAD sebagai motor penting dalam mengurai berbagai persoalan finansial di masyarakat. Ia menilai kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam tim tersebut menjadi kunci pemerataan akses layanan keuangan.
Pada tahun 2025, TPKAD Lombok Timur menetapkan tiga program prioritas. Pertama, Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) yang menyasar lembaga pendidikan pesantren. Kedua, Lotim Berkembang, program kredit tanpa bunga yang dirancang untuk mengurangi praktik pinjaman rentenir. Ketiga, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai upaya menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini.
Sejumlah gagasan lainnya turut dibahas, termasuk penguatan permodalan bagi petani porang. Wabup menyoroti kebutuhan dukungan finansial yang sejalan dengan kapasitas industri pengolahan porang di Lotim yang mampu memproduksi hingga 90 ton per hari. Namun, ia juga mengingatkan perlunya pemulihan kepercayaan petani terkait mutu bibit yang dinilai masih menjadi persoalan.
Di sektor pesisir, TPKAD mendorong pengembangan budidaya rumput laut serta penguatan kampung nelayan melalui dukungan anggaran yang diusulkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, potensi koperasi merah putih juga mendapat perhatian sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal.
Menutup sambutannya, Wabup Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bappenas, dan stakeholder lainnya terus diperkuat demi terwujudnya akses keuangan yang lebih merata dan berkualitas.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan. Ia memberikan selamat atas raihan TPKAD Award, sekaligus menilai program Lotim Berkembang sebagai salah satu inisiatif daerah yang menunjukkan dampak signifikan.
Rudi menambahkan bahwa survei SASKAD yang dilaksanakan di Lombok Timur menjadi langkah strategis untuk menggambarkan kondisi literasi serta inklusi keuangan masyarakat secara lebih akurat. Temuan survei tersebut nantinya akan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai dasar penilaian kinerja daerah dan bahan pemerintah pusat dalam memberikan insentif fiskal.
Acara audiensi yang digelar di Rupatama 1 tersebut turut dihadiri perwakilan Bappenas, OJK, Bank Indonesia, BPS Lotim, jajaran Bank Himbara, Pegadaian Syariah, Kemenag, KPPN, sejumlah OPD, serta pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Azhar.(win)