Wabup Lotim Sampaikan Tanggapan Fraksi DPRD Terkait Rancangan APBD 2026

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, memberikan tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna pada Selasa (25/11/2025). Ia mengapresiasi seluruh masukan fraksi yang menyoroti ketahanan pangan, pariwisata, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, hingga isu strategis daerah lainnya.

Wabup menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditopang APBD, tetapi juga oleh alokasi 20% dana desa yang dikelola BUMDes, dengan total dukungan lebih dari Rp 48 miliar. Menanggapi harapan peningkatan anggaran pariwisata, ia menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala, meski Pemda tetap mendorong pengembangan sektor tersebut melalui berbagai program.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda mengambil tiga langkah: memperbaiki basis data pajak, memperkuat pengawasan pemungutan pajak dan retribusi, serta memperluas penerapan pembayaran non-tunai.

Wabup juga menyinggung dinamika kebijakan pusat yang memengaruhi penyusunan APBD tahun sebelumnya. Ia berkomitmen agar ke depan, perencanaan APBD dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan.

Terkait infrastruktur, dari 1.211 km panjang jalan kabupaten, sebanyak 416 km masih berstatus tidak mantap. Pada 2026, Pemda merencanakan penanganan 54 ruas jalan dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas poros desa dengan konstruksi lapen. Peningkatan akses air bersih juga terus dilakukan melalui perbaikan sistem perpipaan dan penambahan debit, termasuk pemasangan pipa suplai di SPAM Selatan Kotaraja dan pembangunan jaringan pipa di Desa Puncak Jeringo.

Selain itu, Pemda akan mengaktifkan kembali Satgas P2MI untuk memperkuat perlindungan calon pekerja migran sesuai peraturan yang berlaku. Untuk isu pupuk dan elpiji, Pemda memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025 dan telah mengajukan penambahan distribusi elpiji sebesar 10% per hari.

Terkait penunjukan Plt. Direksi BUMD, Wabup menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan jabatan sambil menunggu penyelarasan regulasi dengan peraturan pemerintah terbaru.

Di akhir penyampaiannya, Wabup memastikan bahwa Pemda terus berupaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan APBD, termasuk menjemput program prioritas pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.(win)