Wabup Lombok Timur Hadiri RUPSLB PT BPR NTB Perseroda, Bahas Transformasi Menuju BPR Syariah

Table of Contents

RNN.com - Mataram – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR NTB Perseroda Tahun 2025 yang digelar di Mataram, Senin (27/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat tata kelola dan arah pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor keuangan.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, menegaskan bahwa RUPSLB ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi untuk menyehatkan seluruh BUMD di wilayah NTB, termasuk BPR NTB Perseroda. “Rapat hari ini membahas lima agenda utama yang menjadi pijakan dalam penguatan kelembagaan BPR NTB,” ujarnya.

Agenda yang dibahas meliputi perubahan anggaran dasar perusahaan, penetapan pengurus baru, pengesahan pembayaran jasa tunjangan pengabdian bagi pengurus lama yang diberhentikan, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan tahun buku 2025, serta persetujuan anggaran untuk proses rekrutmen dan seleksi pengurus baru.

Najamuddin juga menyampaikan arahan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait visi pengembangan BPR NTB ke depan. “Insya Allah, tahun depan BPR NTB akan bertransformasi menjadi BPR Syariah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis prinsip syariah,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. “BPR NTB diharapkan mampu menjawab kebutuhan publik serta menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pembiayaan sektor UMKM,” tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-NTB, anggota komisaris independen, serta jajaran direksi PT BPR NTB Perseroda. Suasana rapat berlangsung konstruktif dengan semangat kolaborasi antar daerah untuk memperkuat peran BUMD sebagai pilar ekonomi daerah yang transparan dan berdaya saing.(win)