Wabup Lombok Timur Paparkan Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD
.jpeg){kind=small}
RNN.com - Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna II masa sidang pertama di ruang utama DPRD pada Rabu (24/9/2025). Agenda rapat membahas penjelasan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan gambaran umum perubahan APBD. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dalam pembahasan sejumlah kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur multiyears, perubahan KUA-PPAS, serta program strategis lain yang menjadi bagian dari perencanaan daerah.
Dalam penjelasannya, Wabup memaparkan bahwa pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,43 triliun, atau menurun sekitar Rp9,95 miliar dibandingkan APBD sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh penyesuaian nomenklatur retribusi layanan puskesmas BLUD serta rasionalisasi dana transfer, meskipun terdapat tambahan dari dana bagi hasil dan transfer antar daerah.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,45 triliun, meningkat Rp35,26 miliar dari anggaran awal. Tambahan tersebut banyak diarahkan pada belanja barang dan jasa, bantuan sosial bagi UMKM, serta dukungan hibah untuk lembaga sosial.
Namun, beberapa pos anggaran justru mengalami penyesuaian. Belanja modal dikurangi sekitar Rp7,95 miliar menjadi Rp329,53 miliar akibat efisiensi DAK fisik di Dinas PUPR. Belanja transfer ke desa juga berkurang Rp1,12 miliar karena pada 2025 tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah mencatat penerimaan Rp109,35 miliar lebih, yang berasal dari SiLPA 2024 dan pinjaman dari BLUD RSUD dr. Soedjono Selong untuk menopang kebutuhan operasional kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Anggaran terbesar dialokasikan ke pendidikan sebesar Rp1,13 triliun, kesehatan Rp800,84 miliar, serta bidang pekerjaan umum Rp251,21 miliar. Adapun sektor keamanan, ketertiban umum, dan sosial turut mendapat porsi pendanaan untuk mendukung program pelayanan masyarakat.
Setelah pemaparan, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD 2025. Beberapa poin masukan yang muncul di antaranya peningkatan pendapatan daerah, efisiensi belanja, prioritas pembangunan infrastruktur, hingga penekanan pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan sinkronisasi program nasional seperti makan bergizi gratis.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Forkopimda, pimpinan OPD, staf ahli, serta jajaran pejabat terkait.(win)
