Wabup Lombok Timur Dorong Kolaborasi Cegah Perkawinan Anak dan Kekerasan Perempuan

Table of Contents

RNN.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat langkah perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini melalui berbagai program terintegrasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat menghadiri kegiatan Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Program Berani II di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Rabu (10/09/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup mengingatkan pentingnya pendekatan tidak hanya kepada anak, tetapi juga melalui peran orang tua. Menurutnya, keterlibatan keluarga dan masyarakat luas akan memperkuat hasil dari upaya yang dijalankan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Lombok Timur telah menggandeng sejumlah organisasi non pemerintah, termasuk Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI). Melalui kerja sama ini, IPARI menyiapkan materi khutbah terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak yang akan disampaikan oleh para khatib di berbagai masjid. Diharapkan langkah tersebut mampu menekan angka kekerasan di masyarakat.

Selain itu, Wabup juga mendorong organisasi perempuan, khususnya di tingkat Provinsi NTB, untuk mengambil bagian dalam gerakan ini. Ia menekankan perlunya pemetaan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai dasar merumuskan langkah penanganan yang tepat.

Meski mengapresiasi dukungan lembaga non pemerintah, Wabup menegaskan agar program yang telah berhasil dapat direplikasi oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTB, Lale Prayatni, yang hadir mewakili Ketua TP PKK NTB, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gawe Gubuk. Ia menilai layanan terintegrasi akan mempercepat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan dan perkawinan anak di masa mendatang.

Acara ditutup dengan penyerahan alat peraga edukatif dari BKKBN NTB. Wabup bersama sejumlah tamu undangan juga meninjau berbagai layanan yang tersedia, mulai dari posyandu, layanan administrasi kependudukan, hingga sosialisasi pola asuh untuk anak dari keluarga pekerja migran.(win)